021 2237 9620 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Cara Pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di DJKI / Dirjen HAKI

Bagaimana Cara Cek HAKI Merek di DJKI ? Berapa Biaya yang diperlukan dan Apa Saja Syarat Mempunyai Merek dan Logo Resmi di Dirjen HAKI ? Ulasannya disini.

pentingnya mendaftar merek

Sejarah DJKI

Sejak tahun 1840 Indonesia telah mengatur undang-undang di bidang hak atas kekayaan intelektual. Indonesia bergabung menjadi anggota Convention The Protection of Industrial Property tahun 1888.

Tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengesahkan peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten dan mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pembajakan.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 pemerintah RI mengesahkan UU No.19 Tahun 1992 tentang merek.

Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

Dalam menyelaraskan semua peraturan undang-undang di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPS, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek.

Saat ini Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

djki estatus

Pengertian DJKI adalah

Kepanjangan DJKI yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Istilah ini merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut lebih sering digunakan oleh masyarakat.

Secara pengertian merupakan organisasi unit pelaksana yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DJKI memiliki tugas mengelola dan melayani perlindungan kekayaan intelektual berupa hak merk, hak paten, hak atas ciptaan, hak desain, desain tata letak sirkuit, indikasi geografis dan rahasia dagang.

Berikut penjelasan tentang fungsi dan tugasnya:

Direktorat merek dan indikasi geografis memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengevaluasi laporan di bidang permohonan.

Serta klasifikasi merek, pemeriksaan, sertifikasi dan pelayanan hukum serta pelayanan komisi banding merek dan indikasi geografis.

Fungsi DJKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual yang sudah disetujui. Paten merek Indoneisa dilakukan dengan tujuan melindungi bran terdaftar dari tindak peniruan atau plagiarisme.

djki daftar merek

Visi misi ditjen

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah merumuskan tujuan untuk membawa organisasi yang antisipatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan dan merumuskan misi untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun visi misi DJKI adalah:

Visi

Menjadi institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas.

djki kemenkumham

Susunan Organisasi Ditjen KI

Direktorat Jenderal HAKI terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat jenderal.

2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

3. Direktorat Paten.

4. Direktorat Merek.

5. Direktorat Kerjasama dan pengembangan HAKI.

6. Direktorat Teknologi Informasi.

Setiap direktorat memiliki tugas dan wewenang masing-masing di antaranya:

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen.

Direktorat paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pelaksanaan pelaporan di bidang permohonan, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi dan pelayanan hukum.

Direktorat merek dan indikasi geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring dan pelayanan hukum serta fasilitasi komisi banding merek.

Direktorat hak cipta dan desain industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi dan pelayanan hukum.

djki logo

Jika Anda mengurus merek secara non elektronik, Anda bisa datang langsung ke kantor DJKI Kemenkumham Jakarta di alamat Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

Atau melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia seperti wilayah Surabaya, Tangerang, Semarang, Bandung dan Jogja. Alamat kantor wilayah cabang terdekat bisa dicari di google search web Dirjen.

Sebelum Anda datang ke kantor DJKI Anda perlu mempersiapkan persyaratan patenkan merek, jika ada persyaratan yang kurang maka Anda harus bolak-balik ke kantor DJKI untuk melengkapinya.

Berbeda dengan register online atau elektronik, Anda hanya perlu menghubungi konsultan HAKI terdaftar Patendo. Karena kami melayani pengajuan permohonan di seluruh daerah dan kota se-Indonesia.

Permohonan dilakukan oleh konsultan, jadi Anda tidak perlu buat akun atau datang ke kantor DJKI, lebih bisa menghemat waktu dan biaya, jadi tidak perlu meninggalkan bisnis yang sedang dijalankan.

tarif djki

Fungsi hak merk yaitu untuk membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Daya pembeda tersebut dapat berupa tanda yang digunakan untuk pemasaran barang atau jasa, tanda dapat berupa:

1. Nama, seperti Salvatore Ferragamo.

2. Kata, seperti Google atau Mandiri.

3. Gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo Garuda Indonesia.

4. Angka, seperti angka “7” pada logo Seven Eleven.

5. Huruf, seperti huruf “F” pada logo Facebook.

6. Frasa, seperti Air Mancur.

7. Susunan warna, seperti pada logo Pertamina.

8. Kalimat, seperti Terus Terang Philip Terang Terus.

9. Huruf-huruf initial, seperti IBM.

10. Angka-angka, seperti merek rokok 999.

11. Bentuk 3 dimensi.

12. Hologram.

13. Suara.

14. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Merek terdaftar mempunyai keuntungan yang besar di antaranya:

1. Mendapat perlindungan hukum, merek yang terdaftar memiliki jaminan perlindungan hukum dari kepemilikan suatu brand.

2. Mengurangi resiko terjadinya tindak plagiarisme. Merek yang sudah terdaftar akan diakui oleh negara dan mengurangi resiko tindak plagiarisme, sehingga Anda mudah untuk melakukan usaha, tanpa khawatir merek akan dijiplak.

3. Menambah nilai aset, brand adalah salah satu aset besar bagi suatu bisnis. Nilai usaha semakin meningkat jika sudah melakukan pengurusan merek, karena trademark telah diakui oleh pemerintah sehingga bisa menaikkan nilai jual.

4. Membuka peluang waralaba atau franchise, hanya dengan modal merek Anda bisa meningkatkan bisnis waralaba, walaupun dengan modal yang sedikit, keuntungan Anda akan berlipat ganda.

5. Menjaga citra perusahaan dan kepercayaan konsumen, tanpa memiliki merek konsumen akan sulit untuk menemukan produk Anda.

visi misi djki

DJKI Kemenkumham

Melalui sejumlah program, Ditjen berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang profesional di bidang kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual adalah kemampuan yang lahir dari seseorang melalui pikiran, ide maupun kreativitas berupa karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Tujuan perlindungan hak atas kekayaan intelektual meliputi:

1. Memberikan kepastian hukum kepada kekayaan intelektual dan inventor dalam jangka waktu tertentu.

2. Memberikan penghargaan kepada pencipta karya intelektual.

3. Mempromosikan karya intelektual yang terbuka bagi masyarakat.

4. Mendorong terciptanya inventor baru melalui kekayaan intelektual di bidang teknologi.

5. Menghindari terjadinya kemungkinan plagiasi dengan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak.

DJKI kemenkumham melayani bidang kekayaan intelektual, salah satunya trademark (merek dagang). Dalam pengajuannya, merek dapat dimohonkan atas nama perorangan maupun perusahaan.

DJKI juga bertugas melindungi permohonan hukum dan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual.

DJKI juga memiliki logo, arti logo salah satunya yaitu sebagai identitas yang mencerminkan DJKI sebagi bagian dari Kementrian Hukum dan HAM, dan fokus pada perlindungan kekayaan Intelektual.

sejarah djki

DJKI e status merek hki

Pemeriksaan merek memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena DJKI akan memeriksa mulai dari proses pemeriksaan formalitas, substantif hingga persetujuan hak merk.

Jadi, bagaimana cara untuk mengetahui proses pemeriksaan hingga terbit sertifikat?
Ketika Anda sudah mengurus merek, Anda perlu menunggu proses pemeriksaan.

Dalam masa menunggu, Anda bisa memantau status merek di laman DJKI, dari situ dapat diketahui sampai mana proses pemeriksaan.

Cek paten juga bisa Anda lihat di website resminya. Dalam laman tersebut tertera permohonan yang sedang dalam proses izin hak paten.

Pangkalan data e status tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi pemohon yang ingin memperoleh mereknya, karena aplikasi web tersebut dapat membantu menelusuri database KI.

Nantinya pendaftar akan mendapat link sesuai merek dan kelas yang diajukan. Namun saat ini website DJKI terbaru, belum terintregasi dengan laman e status.

Jika status merek sudah diurus itu artinya merek sudah disetujui DJKI dan akan mendapat sertifikat selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan bisa diperpanjang.

Namun jika status merek tertulis ditolak maka pemohon akan mendapat surat usulan penolakan dari Dirjen.

cara mendaftar desain industri

DJKI logo

Logo adalah suatu bentuk tanda berupa gambar, lambang atau simbol khusus yang memiliki arti atau makna, untuk membedakan dengan produk lain.

Selain itu logo juga dapat mewakili sebuah produk perusahaan lembaga maupun negara, logo haruslah memiliki keunikan agar tidak mudah ditiru, dan logo yang simpel akan memudahkan konsumen untuk mengingat.

DJKI berhak untuk menolak permohonan pengurusan merek dan logo, apabila:

1. Merek dan logo memiliki persamaan pokok maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu dengan jenis barang atau usaha yang sama.

2. Merek dan logo menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.

3. Merek dan logo hasil tiruan nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol emblem, stempel lembaga nasional maupun internasional kecuali dengan persetujuan pihak yang berwenang.

4. Merek diajukan atas pemohon yang beritikad tidak baik.

Merek logo yang tidak dapat diurus, di antaranya:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.

prosedur permohonan merek

Tarif DJKI Merek

Sebelum memperoleh merek, lakukan pemeriksaan dan cek paten merek terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah sudah ada yang memakai dan daftarkan merek atau belum.

Anda bisa menghubungi konsultan yang ahli dalam bidang penelusuran merek. Jasa tersebut akan melakukan pengecekan trademark sesuai dengan database merek terbaru. Jadi semua permohonan merek akan terdeteksi.

Melalui konsultan proses dan biaya pengurusan merek mudah dan murah, untuk pengecekan per merek per kelas dikenakan biaya Rp 200.000.

Untuk biaya permohonan pengajuan merek Rp 3.000.000 per merek per kelas per satu logo. Tarif tersebut sudah sampai penerbitan sertifikat, jika merek disetujui oleh DJKI.

Biaya tersebut tentu berbeda dengan harga PNBP permohonan merek di Dirjen. Setelah didaftarkan pemohon akan mendapat bukti penerimaan elektronik atas merek yang dimohonkan.

cara mendaftar hak cipta

Pentingnya memperoleh merek

Merek merupakan aset tak berwujud suatu usaha, dan bisa menjadi sesuatu yang berharga jika merek mempunyai nilai reputasi yang tinggi. Orang akan rela membayar mahal demi mendapatkan barang yang bermerek.

Fungsi merek di antaranya:

1. Sebagai pembeda produk barang atau jasa dengan produk lainnya.

2. Untuk mengidentifikasi barang dari atau jasa dengan produsen lainnya.

3. Untuk mengetahui kualitas barang atau jasa.

4. Sebagai alat promosi pemasaran produk, baik di sosial media seperti instagram atau facebook maupun offline seperti brosur dan pamflet.

5. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan dari suatu barang yang dihasilkan.

6. Sebagai pengendali pasar.

7. Sebagai aset perusahaan.

8. Untuk meningkatkan kepercayaan diri konsumen.

9. Mudah mendatangkan investor.

Pengurusan merek memiliki keuntungan yang besar. Untuk itu penting bagi pengusaha untuk memperoleh mereknya.

Selain untuk mendapatkan hak merk, merek juga sebagai sarana perlindungan hukum terhadap suatu usaha.

Apabila suatu saat merek Anda ditiru dan dijiplak pihak lain, maka Anda dapat menggugat pihak tersebut menggunakan sertifikat yang sudah Anda peroleh dari Dirjen KI.

Pengajuan merek Indonesia menganut sistem first to file, artinya siapa yang lebih dahulu mengurus merek, maka ia yang akan mendapat perlindungan, namun harus dilandasi dengan itikad yang baik.

Salah satu kriteria merek yang dapat diurus adalah merek yang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis.

mendaftarkan merek djki

Cara pengurusan hak desain

Untuk memperoleh hak desain, maka pemohon harus mengajukan permohonan memperoleh desain kepada DJKI, dengan membayar biaya yang diatur sesuai dengan undang-undang.

Permohonan harus melampirikan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian desain, surat kuasa khusus.

Apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan adalah milik pendesain.

Apabila dalam pengajuan permohonan diajukan lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

Sedangkan, jika permohonan diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas hak desain yang bersangkutan.

Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan maka pendesain diberi waktu 3 (tiga) untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan, kekurangan persyaratan tidak juga dipenuhi maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

Cara pengurusan hak atas ciptaan

Ciptaan merupakan karya manusia pada bidang seni budaya, sastra maupun ilmu pengetahuan yang tertuang dari hasil imajinasi, kreativitas atau keahlian yang dapat diekpresikan dalam bentuk nyata.

Hak atas ciptaan merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan pernyataan yang berisi informasi suatu ciptaan.

Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan yang dapat dilindungi di antaranya:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4. Karya seni lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, objek pewayangan, dan pantomim.

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

7. Arsitektur.

8. Peta.

9. Seni batik.

10. Fotografi.

11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Untuk urus ijin hak atas ciptaan, berikut persyaratan yang harus dilengkapi:

1. Mengisi formulir melegalkan ciptaan sebagaimana terlampir dibuat empat rangkap (diketik) di kertas F4. Formulir berisi:

Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak atas ciptaan, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

Uraian ciptaan (rangkap 3).

2. Surat pernyataan bahwa ciptaan yang dimohonkan pengajuannya adalah milik pemohon atau milik pendesain dan tidak meniru atau menjiplak karya milik orang lain dengan dibubuhi materai dan tanda tangan (diketik).

3. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonanya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

4. Melampirkan surat kuasa, jika permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.

5. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wiliayah RI, maka untuk keperluan permohonan hak atas ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.

6. Apabila permohonan mematenkan ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.

7. Fotokopi KTP dan NPWP.

Setelah itu permohonan akan dilakukan pemeriksaan formalitas dan substantif. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan dikirim kembali.

Namun apabila tidak dilakukan perbaikan, dianggap ditarik kembali permohonan tersebut.
Jika memenuhi persyaratan, permohonan akan diproses ke tahap selanjutnya. Setelah proses selesai akan diumumkan dalam list umum ciptaan.

Menurut Undang-Undang No.28/2014 tentang hak atas ciptaan, jangka waktu perlindungan hak atas ciptaan seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pengurusan ciptaan adalah satu-satunya cara melindungi karya Anda, agar tidak dijiplak dan dibajak pihak lain.

mendaftarkan merek djki

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;

3. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;

4. Evaluasi dan penyusunan laporan Dirjen Haki;

5. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;

6. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;

7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan;

8. Pelaksanaan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

djki daftar merek

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten;

4. Pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;

3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan

6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

djki kemenkumham

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis; dan

4. Fasilitasi komisi banding merek.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;

3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan

6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

djki logo

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;

3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

tarif djki

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

2. Pemberian bimbingan teknis di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

3. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;

4. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;

5. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

visi misi djki

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

2. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

3. Pemberian layanan bantuan call center;

4. Pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual;

5. Dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;

3. Pelaksanaan standardisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;

4. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

5. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;

6. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;

7. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan

8. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

sejarah djki

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;

2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;

3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;

4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Dengan segala tugas dan fungsinya terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen Haki mampu melayani berbagai pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dengan baik setiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat dari database merek Indonesia berdasarkan jenis dalam 3 tahun terakhir di bawah ini.

Selain itu, Dirjen Haki merek juga menunjukkan pelayanan terbaiknya dengan melayani berbagai macam urusan Hak Kekayaan Intelektual seperti pada data total permohonan berikut.

1. Permohonan Merek : 1,246,749

2. Permohonan Paten : 151,462

3. Permohonan Desain Industri : 72,789

4. Permohonan Indikasi Geografis : 140

5. Permohonan Rahasia Dagang : 168

6. Permohonan Cipta : 97,613

Akan lebih baik jika Anda melakukan penelusuran terhadap konsultan HAKI melalui laman yang sama.

cara mendaftar desain industri

Apa itu kepanjangan Haki

Hak atas kekayaan intelektual merupakan kepanjangan dari HKI. Akan tetapi banyak orang yang menggunakan istilah HAKI agar lebih mudah dalam penyebutannya. HKI memiliki tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual.

Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan untuk bertindak sesuai hukum atau undang-undang, benar dan wewenang berdasarkan hukum. Kekayaan adalah suatu hal yang bersifat, ciri, kaya, harta yang menjadi milik orang, dan kekuasaan.

Sedangkan intelektual adalah berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendikiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman serta cerdas.

Haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights (IPR). Kata tersebut digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790.

Ada beberapa pengertian Haki menurut para ahli, di antaranya:

Menurut Ismail Saleh, HAKI yaitu pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Menurut pendapat Bambang Kesowa, definisi Haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk.

Bentuk tersebut memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta bernilai ekonomis. Itulah penjelasan apa yang dimaksud dengan Haki.

alamat djki

Jenis atau macam macam HAKI

Mengolah sesuatu dengan menggunakan keterampilan dan keahlian tertentu untuk menemukan dan menciptakan produk baru merupakan salah satu bentuk karya.

Tanda yang tersimpan dalam pikiran serta ciptaan merupakan hasil pemikiran intelektual seseorang yang disebut sebagai produk.

Khalayak dapat mengetahui dan memanfaatkan segala ciptaan, penemuan dan tanda tersebut jika dibuat dalam bentuk karya tertentu seperti patung, bangunan, software komputer serta buku dan karya lainnya.

Berdasarkan kemampuan intelektual seseorang tersebut, ruang lingkup HAKI dibedakan menjadi:

1. Hak atas ciptaan (copyrights)

Hak tersebut merupakan hak yang didapatkan seseorang yang memungkinkannya untuk menggunakan ciptaannya sendiri atau memberikan kepada orang lain dengan batas-batas tertentu.

Hal tersebut digunakan untuk melindungi ciptaan dari penggandaan ilegal oleh pihak lain.

2. Hak kekayaan industri (industrial property rights)

Ruang lingkup HKI yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak atas kepemilikan suatu aset industri.

Berikut ini yang termasuk ke dalam hak kekayaan industri:

3. Paten (patent)

Hak paten berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya dalam bidang teknologi informasi untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu.

4. Desain untuk industri (industrial design)

Produk, barang, kerajinan tangan dan komoditas industri yang dihasilkan dari kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan keduanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi dan memberikan kesan estetis dapat dikatakan sebagai desain untuk industri.

5. Merek (trademark)

Merek diartikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

6. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu.

Sedangkan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu.

Peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu disebut desain tata letak.

7. Rahasia dagang (trade secret)

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik disebut rahasia dagang.

8. Perlindungan varietas tanaman (plant variety protection)

Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk menggunakan sendiri varietas tersebut dalam jangka waktu tertentu atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya disebut hak perlindungan varietas tanaman.

jenis haki

Contoh HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual maka akan ada banyak jenis dan contohnya yang beraneka ragam sesuai dengan ruang lingkupnya. Beberapa contoh HKI akan dibahas di bawah ini:

1. Merek

Merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa nama, kata, huruf, angka, susunan warna, logo dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 maupun lebih unsur di atas.

Untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan jasa dan barang merupakan kegunaan merek.

Berikut ini beberapa contoh merk:

iPhone

Wardah

Toyota

BMW

Honda

Mercedes-Benz

Viva

Samsung

2. Paten

Seorang inventor atau penemu di bidang teknologi akan mendapatkan hak eksklusif yang disebut hak paten dalam jangka waktu tertentu.

Hak paten ini dapat dijalankan sendiri oleh inventor atas invensinya tersebut atau diberikan kepada pihak lain atas dasar persetujuan inventor atau penemu.

Ada beberapa contoh paten, antara lain :

Sistem mesin pembakaran 4 langkah pada motor oleh Honda

Teknologi touch screen

Algoritma Pegerank miliki Google

3. Hak atas ciptaan

Hak eksklusif untuk para pencipta dan yang menerima hak tersebut untuk memperbanyak dan memberi izin atas ciptaan tanpa mengurangi pembatasan dari peraturan yang berlaku disebut hak atas ciptaan.

Berikut ini merupakan contoh ciptaan :

Film

Lagu

Buku

Software komputer

kepanjangan haki

Mengapa kekayaan intelektual perlu dilindungi

Fungsi dan manfaat HKI serta tujuan penerapannya berikut ini perlu diketahui agar menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya hak tersebut.

HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Di bawah ini adalah beberapa manfaat HKI, yang pertama bagi pemerintah, investor dan bagi dunia usaha lain.

Manfaat HKI bagi pemerintah:

1. Kreativitas tanpa batas akan tumbuh karena adanya HKI.

2. Pemilik produk maupun inventor akan mendapatkan omset lebih.

3. Hak tersebut dapat menjadi media bagi pemerintah untuk promosi dan menunjukkan kelebihan serta keunikan suatu negara.

4. Memajukan kreativitas anak bangsa.

5. Dengan adanya HKI, kesadaran warga negara akan semakin meningkat mengenai daftar produk serta temuannya kepada pemerintah.

6. Mereka yang bergerak di bidang seni akan lebih sejahtera karena adanya hak atas kekayaan intelektual.

Manfaat yang kedua merupakan manfaat HKI bagi investor:

1. Sosial budaya dapat berkembang dengan baik.

2. Meningkatkan investasi dan perdagangan.

3. Investor akan semakin diuntungkan karena teknologi semakin berkembang.

4. Investasi akan mudah di komersialisasi dengan adanya HKI.

5. Reputasi secara global untuk kepentingan ekspor akan terjaga.

Manfaat HKI yang terakhir yaitu bagi dunia usaha:

1. Produk usaha akan mudah berkembang menuju ke taraf nasional maupun internasional.

2. Kegiatan promosi produk usaha akan lebih mudah karena adanya kebebasan berekspresi.

3. Meningkatkan omset pemasukan.

4. Tindakan kriminalitas akan lebih mudah dihindari.

5. Karya, temuan, serta produk barang maupun jasa akan memiliki kekuatan hukum secara legal.

Tujuan dibentuknya HKI yaitu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak milik pihak lain. Kedua yaitu meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam perdagangan kekayaan intelektual.

Ketiga, ki dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

penelusuran merek haki

Prinsip HAKI

Agar kepentingan masyarakat dan individu dalam hal perlindungan hak atas kekayaan intelektual menjadi seimbang maka hak tersebut mendasarkan diri pada beberapa prinsip HKI di bawah ini:

1. Prinsip keadilan

Dalam prinsip ini pemerintah memberikan perlindungan kepada pencipta yang telah menghasilkan karya atas kemampuan berpikirnya dengan memberi kekuasaan untuk bertindak atau menjalankan haknya.

2. Prinsip ekonomi

Kekayaan intelektual jelas memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang berguna bagi kehidupan seseorang.
Pencipta atau pemilik hak akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembayaran royalti atas penggunaan hasil karya atau ciptaannya oleh pihak lain atas persetujuannya.

3. Prinsip kebudayaan

Suatu karya hasil ciptaan seseorang yang diakui akan menumbuhkan minat dan semangat yang memotivasi adanya ciptaan baru.
Selain membawa banyak keuntungan bagi masyarakat serta negara, hak tersebut juga sangat berguna untuk meningkatkan peradaban serta taraf hidup manusia dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta seni.

4. Prinsip sosial

Berdasarkan prinsip sosial, sistem ini memberi perlindungan kepada pencipta bukan hanya untuk memenuhi kepentingan individu tapi juga memikirkan keseimbangan antara individu dan masyarakat.

biaya daftar haki

Uu atau undang-undang yang mengatur Haki

Peraturan untuk mengatur persoalan kekayaan intelektual tentu sangat dibutuhkan. Dengan demikian, dibuatlah beberapa undang-undang terkait dengan perlindungan HKI. Lantas mencakup apa saja dasar-dasar hukum HKI tersebut?

Berikut uu kekayaan intelektual yang berlaku saat ini.

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

4. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

5. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

6. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

7. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

8. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

9. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran uu HKI dan cara penanggulangannya harus diperhatikan.

Untuk itu, undang undang tahun 2002 yang mengatur hak atas ciptaan sudah direvisi dengan undang-undang baru seperti yang sudah disebutkan di atas.

pengertian dirjen

Pengertian DJKI atau Ditjen Haki Kemenkumham

Istilah Ditjen merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dirjen HKI merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

DJKI didirikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

contoh haki

Contoh kasus pelanggaran Haki

Hak atas kekayaan intelektual yang termasuk HKI antara lain ciptan, desain, merek dan paten. Masing-masing HKI memiliki batasan perlindungan dan ruang lingkup yang berbeda.

Berikut ini akan dibahas contoh kasus pelanggaran HKI dan penyelesaiannya agar Anda semakin paham betapa pentingnya arti HKI.

1. Kasus hak atas ciptaan

Perkara logo cap jempol pada produk mesin cuci merek TCL. Pemegang ciptaan logo HKI tersebut meminta ganti rugi kepada penjiplak melalui pengadilan niaga sebesar Rp 12 miliar dan imateril sebesar Rp 120 miliar.

Kasus ini membawa dampak yang sangat besar. Selain kerugian materil maupun imateril, kepercayaan masyarakat otomatis turun karena adanya pelanggaran ini.

2. Kasus hak atas merek

Kasus merek motor “Karisma” milik PT. Tossa Sakti yang menggugat PT. AHM karena telah menggunakan merek tersebut tanpa izin. Perkara ini berakhir dengan kemenangan PT. Tossa Sakti.

Akibat dari kasus ini, penjualan motor tersebut menurun dan hilangnya kepercayaan konsumen. Selain itu, sudah pasti terdapat kerugian materil dan imateril bagi kedua belah pihak.

3. Kasus hak paten

Pertarungan mengenai hak paten ini terjadi antara “Samsung” dan “Apple”. Kedua raksasa teknologi ini memperdebatkan sistem operasi android yang notabene adalah keluaran “Apple”.
Hingga saat ini, belum ada ada titk temu penyelesaian kasus tersebut.

Dampaknya jelas penurunan loyalitas konsumen dan situasi yang tidak baik antara kedua belah pihak.

3. Kasus hak desain

Sengeketa desain kaca helm bogo menjadi salah satu yang mengundang perhatian. Kasus ini berakhir dengan dipolisikannya Gunawan si pemakai desain tanpa izin.

Sang pemilik desain pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena plagiarisme tersebut. Dampaknya sudah pasti kerugian materil dan imateril serta kehilangan kepercayaan konsumen.

Kasus-kasus tersebut harusnya bisa bihindari dengan cara mematenkan HKI yang dimiliki atau bisa menggunakan perjanjian lisensi.

pengertian haki

Makalah dan materi tentang Haki

Berbicara mengenai hak atas kekayaan intelektual memang tidak pernah ada habisnya. Ruang lingkupnya yang amat dekat dengan kehidupan manusia membuatnya semakin banyak diulas.

Perlindungan Haki dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara preventif dan represif. Pada pembahasan kali ini, kekayaan intelektual yang dilindungi yaitu kesenian tradisional.

1. Perlindungan preventif

Preventif berarti upaya pencegahan terhadap pelanggaran kesenian tradisional suatu negara atau daerah. Kesenian sendiri termasuk dalam hak atas ciptaan yang tanpa harus didaftarkan pun sudah diakui keberadaanya.

Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman menjadikan kesenian tradisional ikut mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal inilah yang dapat memicu munculnya pengakuan dari pihak lain atas suatu ciptaan.

Upaya perlindungan preventif di sini dapat dilakukan dengan cara mematenkan ciptaan ke lembaga terkait agar tidak diklaim pihak lain.

2. Perlindungan represif

Jika preventif berarti upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, maka perlindungan represif merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan apabila terjadi pelanggaran.

Mengenai hak atas ciptaan yaitu kesenian tradisional, orang lain dilarang untuk meniadakan nama pencipta pada ciptaan, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan dan mengubah isi ciptaan.

Peraturan tersebut jelas tertuang dalam UUHC yang masih berlaku saat ini. Selain itu, prospek hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia untuk melindungi kesenian tradisional dari klaim oleh negara lain adalah:

1. Menetapkan mekanisme manfaat berbagi.

2. Melaksanakan dokumentasi sebagi bentuk perlindungan terhadap kesenian yang melibatkan masyarakat.

3. Membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Jika Anda bingung prosedur pengajuan HKI, silahkan hubungi Patendo untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam meresmikan merek wirausaha Anda.

Bagikan :