021 2217 2410 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 Yang Perlu dipahami

uu merek dagang

Dapatkan pembahasan mengenai hukum ketetapan merek lengkap di sini dan segera kunjungi website Patendo sebelum terlambat. Daftarkan merek Anda dengan biaya terjangkau, mudah dan cepat. Hubungi WA 0853 5122 5081.

Resume tentang uu hak merek di bawah ini semoga bermanfaat bagi Anda yang akan mendaftarkan merek.

Hukum merek mengatur tentang apa saja? Simak uraian mengenai UU Merek berikut.

uu merek lama

UU yang mengatur paten merek dagang

Hukum ketetapan merek adalah wadah yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan merek.
Setiap orang pasti memiliki ide kreatif dan cemerlang sebagai wujud dari kemampuan intelektualnya.

Ide-ide tersebut harus dilindungi agar tidak diplagiasi oleh orang lain. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan yang mampu melindungi ide-ide kreatif seseorang maupun sekelompok orang tersebut. Merek dagang adalah salah satunya.

Merek dagang merupakan merek yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membedakan jenis barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan.

Merek tidak hanya tertulis pada kemasan produk. Namun, merek digunakan sebagai pendorong bagi konsumen untuk memilih produk dengan merek tersebut.

Seorang ahli menyebut bahwa merek merupakan nama berupa cap atau logo yang bisa digunakan sebagai identifikasi barang atau jasa seseorang maupun kelompok.

Sebagai salah satu kekayaan intelektual, tentu perlu adanya payung hukum yang menaunginya. Dasar hukum merek dagang yang digunakan yaitu UU Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Apa isi uu tentang merek dagang tersebut? Di bawah ini akan kami jabarkan pembahasan ttg dasar hukum merek.

uu merek baru

Undang undang no 15 tahun 2001 tentang hak merk

Sejarah dasar hukum merek pertama kali digunakan pada tahun 1912 dengan nama Eigendom Kolonien. Kemudian pada tahun 1961 dibentuklah UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pada tahun 1992 terbitlah UU Merek Nomor 19 tentang Merek.

Akan tetapi dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan bekas uu sebelumnya dengan dibentuknya UU Merek Nomor 14 Tahun 1997.

UU tentang merek ini kemudian diperbaharui lagi dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sejak 1 Agustus 2001. Dalam UU Merek dagang tersebut dijelaskan tentang pengertian, jenis dan persyaratan merek.

Selain itu subyek hak atas merek, perlindungan hukum merk termasuk sistem pendaftaran dan ketentuan pidana bagi yang melanggar hak tersebut pun diatur di dalamnya.

Undang-undang yang mengatur merek berisi tentang segala yang berkaitan dengan merek berikut ini.

1. Pengertian merek

Ayat 1 undang-undang merek mendefinisikan merek sebagai tanda berupa gambar, nama, huruf, angka serta susunan warna atau kombinasi dari elemen tersebut yang menunjukkan daya beda dan digunakan untuk perdagangan.

2. Jenis merek

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001, jenis merek dapat dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa.

3. Persyaratan merek

Syarat merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Tidak punya daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan barang atau jasa yang akan didaftarkan.

Suatu merek juga dapat ditolak jika:

1. Memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.

2. Memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis.

3. Memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan indikasi geografis yang ada.

4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan badan hukum kecuali ada persetujuan dari pihak bersangkutan.

5. Menyerupai atau merupakan tiruan nama, bendera, simbol negara, lambang nasional dan internasional kecuali ada persetujuan dari pihak terkait.

6. Menyerupai atau tiruan tanda atau stempel resmi negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang.

Meskipun merek Anda unik dan keren, namun jika mengandung syarat yang disebutkan di atas akan percuma. Maka ada baiknya Anda pahami dulu apa saja yang mengakibatkan merek ditolak.

4. Subyek hak atas merek

UU membahas tentang subyek hak merk yang sering dipertanyakan banyak orang.

Yang dapat dikatakan sebagai subyek hak merk adalah pemilik merek yang digunakan pada barang produksinya. Mereka dapat memohonkan mereknya untuk dilindungi dan didaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya pendaftaran trademark tersebut, pemilik atau subyek merk akan mendapat hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan menggugat pihak yang menyalahgunakan merek tersebut.

5. Perlindungan hukum hak paten merek

UU Merek Indonesia mengatur tentang sistem daftar merek sebagai bentuk perlindungan terhadap subyek dan obyek merek yaitu pemilik dan merek itu sendiri.

Ada dua jenis sistem dalam mendaftarkan merek yaitu:

1. Sistem konstitutif: pemilik mendapat hak trademark melalui pengurusan merek ke kantor Dirjen KI.

2. Sistem deklaratif: pemilik memperoleh hak atas brand karena pemakaian atau penciptaan pertamanya meski tanpa didaftarkan mereknya.

Upaya perlindungan hukum terhadap merek ini tentu dibarengi dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang maupun penjara bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

uu merek 2001

Penjelasan uu no 20 tahun 2016 tentang merek

UU Merek merupakan sesuatu yang amat krusial bagi keberlangsungan subyek dan obyek merek. Oleh karena itu harus selalu dilakukan evaluasi terhadap dasar hukum yang berlaku.

Evaluasi tersebut menghasilkan UU Merek 2016 yang dilatarbelakangi pertimbangan berikut:

1. Peran UU Merek dan indikasi geografis sangat penting bagi konsumen dan pelaku bisnis baik perusahaan maupun umkm dalam menghadapi era perdagangan global saat ini.

2. Perlu adanya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum untuk menghadapi perkembangan teknologi serta ekonomi bagi bidang industri, investasi dan perdagangan.

3. Masih ditemukan kekurangan dalam uu sebelumnya yang belum mencakup seluruh kebutuhan masyarakat terkait merek.

4. Dengan dasar poin di atas maka pemerintah merasa perlu untuk segera membentuk UU Nomor 20 Tahun 2016 tersebut.

Dalam uu tersebut, pemohon akan lebih mudah dalam mematenkan mereknya karena proses dan prosedur untuk mengurus merek sudah disederhanakan.

Pemohon hanya cukup mengisi formulir, melampirkan contoh merek dan membayar biaya urus merek. Setelah segala persyaratan terpenuhi, pendaftar sudah dapat bukti permohonan daftar merek.

Anda sebaiknya bekerjasama dengan jasa konsultan untuk daftarin merek dengan mudah agar tidak ada yang terlewatkan. Anda dapat menyelesaikan proses pematenan bren secara online bersama Patendo.

uu merek 2016

Perbedaan UU Merek lama dan baru

Setelah dilakukan revisi undang-undang merek, tentu ditemukan beberapa perbedaan pada beberapa pasal yang ada di dalamnya. Apa beda dasar hukum merek lama dan UU Merek terbaru 2016? Berikut kami jelaskan secara singkat.

1. Pengertian merek

Bunyi undang-undang merek lama mendefinisikan merek secara konvensional. Sedangkan pada UU Merek baru, pengertian merek diperluas dengan adanya tambahan merek 3 dimensi, merek suara dan merek hologram.

2. Proses pendaftaran

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses dan prosedur daftar merek lebih rumit dan lama pada UU Merek tahun 2001. Permohonan bran harus melalui proses pemeriksaan formal.

Setelah selesai baru dilaksanakan pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan berakhir dengan adanya sertifikasi. Barulah pemohon memperoleh nomor pendaftaran.

Pada uu yang baru, prosesnya lebih singkat yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman kemudian pemeriksaan substantif lalu sertifikat diterbitkan.

Dengan begitu, pemohon akan lebih cepat mendapat nomor registrasi.

3. Penghapusan merek terdaftar

Kita ketahui bahwa merek terdaftar bisa dihapus jika mengandung unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Pada uu tahun 2001, menteri tidak memiliki wewenang untuk menghapus suatu merek terdaftar.

Namun dalam uu tahun 2016, menteri diberi hak untuk menghapus suatu merek terdaftar jika dianggap melanggar kesusilaan dan agama. Pemilik merek tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.

4. Gugatan

Kelemahan dasar hukum merek lama yaitu perihal gugatan yang belum diatur dalam pasal-pasalnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab dibentuknya rancangan undang-undang merek terbaru sebagai penyempurna.

Dalam uu terbaru, pengajuan gugatan berdasarkan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal. Dengan demikian, hak pemilik merek lebih terlindungi dengan adanya perubahan aturan tersebut.

5. Sanksi pidana

UU Merek Tahun 2001 tentang Merek sebenarnya sudah mengatur tentang sanksi pidana bagi yang melanggar uu tersebut. Akan tetapi belum memuat tentang pemberatan sanksi pidana.

Oleh karena itu, diaturlah mengenai pemberatan sanksi pidana dalam UU tentang Merek Tahun 2016.

Pemberatan sanksi tersebut diberlakukan bagi produk bermerek yang mengancam kesehatan serta keselamatan konsumen.

6. Lingkup perlindungan

Yang diatur dalam uu lama hanya seputar merek saja dan sedikit menyinggung soal indikasi geografis meskipun sudah banyak diatur dalam beberapa peraturan pemerintah.

Kemudian pada uu terbaru, indikasi geografis mulai diatur dalam beberapa pasalnya yang memuat ketentuan pemohon indikasi geografis dan produk yang dimohonkan.

Lembaga wakil masyarakat di daerah geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dapat mengajukan permohonan terkait indikasi geografis.

Sedangkan produk yang dapat didaftarkan meliputi hasil industri, kerajinan tangan dan sumber daya alam yang tidak melanggar aturan mengenai lingkungan hidup.

perbedaan uu merek lama dan baru

Apa maksud hak atas ciptaan dan bagaimana perlindungan tehadap ciptaan?

Berdasarkan Undang Undang karya cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak atas ciptaan merupakan hak eksklusif yang timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan secara otomatis dengan prinsip deklaratif.

Hak tersebut merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang meliputi bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak atas ciptaan ini mencakup dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1. Jenis pelanggaran

Mengambil atau memperbanyak ciptaan orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya untuk kepentingan komersil seakan-akan karya tersebut adalah ciptaanya termasuk pelanggaran hak atas ciptaan.

Akan tetapi dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 diatur tentang batasan penggunaan, pengubahan, penggandaan dan pengambilan suatu karya cipta.

Berikut yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak tersebut yaitu:

1. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, tinjauan masalah yang tidak merugikan pencipta.

2. Kepentingan penyelenggaraan peradilan, pemerintahan dan legislatif serta keamanan.

3. Keperluan ceramah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

4. Kepentingan pentas dan pagelaran yang tidak dipungut biaya sehingga tidak merugikan pencipta.

2. Contoh pelanggaran hak atas ciptaan

Pelanggaran yang paling banyak dijumpai yaitu pembajakan software. Pada tahun 2012 lalu sempat ada laporan ke Dirjen terkait adanya pemalsuan CD software yang tentu tidak original alias bajakan.

Kasus tersebut kemudian segera ditindak oleh pihak berwenang dan berhasil mengamankan 10.000 keping CD software bajakan yang dijual bebas di dua pusat perbelanjaan.

Oknum penjual tersebut bahkan menjual CD dengan harga jauh di bawah harga asli. Yang harusnya dijual dengan harga 1 juta bisa dijual dengan harga 50 ribu saja.

Contoh kasus yang sering terjadi lainnya adalah plagiarisme musik. Banyak musisi Indonesia maupun internasional pernah mengalami hal tidak mengenakan tersebut.

Sebagai contoh kasus lagu “Photograph” milik Ed Sheeran yang diduga mirip dengan lagu Amazing yang sudah lebih dulu rilis.

Untuk kasus dalam negeri sendiri juga banyak ditemukan para pelaku cover lagu yang ternyata dapat dikategorikan sebagai plagiarisme jika tanpa ada perizinan dari sang pencipta atau pemilik lagu.

Seperti pada kasus lagu “Akad” milik Payung Teduh yang dicover atau dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya. Meski kecewa, band tersebut tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.

3. Sanksi pelanggaran hak atas ciptaan

Beberapa pasal dalam UUHC sudah jelas mengatur apa saja sanksi yang akan didapat jika seseorang melanggar hak tersebut.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang melanggar hak atas ciptaan seseorang dapat dipidana penjara selama beberapa tahun serta denda ratusan juta rupiah bergantung pada jenis pelanggarannya.

Bahkan bagi orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikenai denda uang miliaran rupiah.

manfaat uu merek

Selain uu tentang merek usaha, diatur pula uu yang mengatur desain untuk industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Apa yang dimaksud dengan desain untuk industri tersebut?

1. Pengertian desain untuk industri

Segala bentuk kreasi gabungan dari warna, garis atau keduanya dalam bentuk dua maupun tiga dimensi yang dapat digunakan untuk kepentingan industri dikategorikan sebagai desain untuk industri.

2. Syarat desain untuk industri

Dalam uu desain disebutkan bahwa desain yang berhak memperoleh hak atas desain adalah desain untuk industri yang baru.

Suatu desain dianggap baru jika tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud adalah desain yang sebelum tanggal penerimaan dan tanggal prioritas, telah diumumkan dan digunakan di Indonesia maupun luar negeri.

Terkadang banyak pendesain yang telah mengedarkan atau mengomersialkan desainnya padahal belum mendaftarkannya.

Sehingga jika suatu saat ia ingin menpatenkan desainnya, ada kemungkinan ditolak oleh desainnya sendiri karena dinilai tidak ada unsur kebaruan akibat sudah diedarkan sebelumnya.

Namun jika desain tersebut dipertunjukkan dalam acara resmi nasional maupun internasional dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum didaftarkan maka desain masih dapat dipatenkan.

Jika pendesain melakukan percobaan dengan tujuan pengembangan dan penelitian menggunakan desainnya dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum didaftarkan maka desain tersebut masih dianggap baru.

Dengan demikian, jika desain dipublikasikan untuk percobaan dan pertunjukkan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari tanggal penerimaan atau pendaftaran, maka desain sudah tidak dianggap baru lagi.

3. Jangka waktu perlindungan

Di dalam uu desain untuk industri juga telah diatur mengenai berapa lama hak atas desain tersebut berlaku. Masa berlaku hak desain yaitu 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal penerimaan.

Hak tersebut tidak dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Jadi siapa saja boleh menggunakan desain tersebut tanpa izin pemilik atau pendesain.

4. Aturan pencatatan hak desain

Berdasarkan undang-undang desain, yang berhak mendapat hak atas desain ialah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Apabila ada perusahaan yang ingin mepatenkan kemasan produknya harus menyertakan surat pengalihan hak desain dari pendesain kepada perusahaan tersebut.

Kemudian, apabila pendesain terdiri atas lebih dari satu orang, maka hak desain dapat dicatatkan atas nama semua pendesain kecuali ada perjanjian lain.

Misal ada 3 pendesain namun hanya satu saja yang ingin dicatatkan, maka harus ada perjanjian antara pihak-pihak terkait.

5. Statistik pengajuan hak atas desain

Terdapat 1.272 permohonan desain untuk industri dari luar negeri, sedangkan untuk permohonan desain dalam negeri ada sekitar 2.635 permohonan. Data ini diambil pada tahun 2015.

Saat ini tentu statistiknya mengalami kenaikan terlebih untuk permohonan hak desain dalam negeri.

uu hak cipta

Manfaat adanya uu yang mengatur hki

Dengan adanya perlindungan terhadap hki berupa undang-undang yang mengaturnya pasti membawa dampak positif bagi masyarakat, terlebih bagi pelaku bisnis dan industri lainnya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada beberapa undang-undang yang mengatur hki seperti uu tentang merek, uu tentang hak atas ciptaan dan uu hak desain.

UU hki berguna untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki setiap orang. Berikut beberapa manfaat adanya undang-undang tentang hki:

1. UU tentang merek

Di dalam undang-undang merek ini sudah jelas diatur mengenai prosedur, syarat dan proses pengajuan merek. Dengan demikian manfaat yang akan didapat masyarakat adalah:

1. Perlindungan hukum bagi merek terdaftar.

2. Dapat terhindar dari plagiarisme pihak lain.

3. Memiliki hak atas brands yang telah didaftarkan.

4. Pemiliki merek berhak menggunakan mereknya atau melisensikannya kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu.

5. Pemilik brand dapat dengan mudah mengembangkan bisnisnya.

6. Keuntungan otomatis akan meningkat dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar karena loyalitas konsumen lebih besar.

Pengelolaan merek yang baik dan benar ditambah dengan peraturan hukum yang mengaturnya, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis di Republik Indonesia ini.

Selain itu, dasar hukum yang ada dapat meminimalisasi risiko pelanggaran terhadap hak atas merek terdaftar, sebagaimana pada kasus pelanggaran merek di bawah ini.

1. Kasus pelanggaran merek kosmetik Biorf terhadap merek Biore yang dianggap sebagai merek terkenal. Berawal dari gugata merek Biore yang menganggap merek Biorf telah meniru merek terkenal dan terdaftar sebelumnya.

Di sisi lain, pihak tergugat yaitu Biorf menyatakan bahwa makna serta jumlah suku kata merek Biorf dan Biore sangat berbeda, sehingga merek Biore tidak bisa membatalkan merek Biorf. Kasus ini pun masih belum menemukan penyelesaian hingga sekarang.

2. Gugatan merek Extrajoss terhadap merek Enerjoss yang dianggap mendompleng nama besar Extrajoss. Sengketa kasus merek ini bergulir hingga tingkat MA bahkan sempat dilakukan peninjauan kembali atas hasil putusan MA yang memenangkan merek Enerjoss.

Yang mendasari merek Extrajoss menggugat Enerjoss adalah adanya kesamaan pengucapan dan penulisan kedua merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kebingungan masyarakat.

Mereka menganggap bahwa Enerjoss adalah varian lain dari Extrajoss sehingga merugikan produsen Extrajoss sebagai merek terkenal.

Sayangnya, hasil putusan justru menolak gugatan merek Extrajoss yang sudah jelas mendaftarkan mereknya lebih dulu untuk kelas dan jenis barang yang sama.

3. Kasus pendomplengan merek Aqua oleh Aqualiva yang dimenangkan oleh Aqua. Sudah jelas bahwa merek Aqualiva memang sengaja membonceng nama merek Aqua dari segi penulisan, konsep dan jenis barang.

MA menilai bahwa merek Aqualiva didaftarkan dengan iktikad yang tidak baik yaitu untuk memanfaatkan ketenaran merek Aqua. Konsumen juga merasa dirugikan dengan adanya merek yang menyerupai merek terkenal tersebut.

Mereka mengira bahwa Aqualiva adalah produk baru dari Aqua, padahal pada kenyataannya kedua merek tersebut berasal dari produsen yang berbeda.  Atas dasar inilah MA akhirnya memenangkan gugatan merek Aqua.

4. Merek Tupperware yang menggugat merek Tulipware dengan tuduhan adanya iktikad tidak baik yaitu memanfaatkan merek Tupperware untuk memperoleh keuntungan.

Merek tersebut dengan sengaja menggunakan kata “ware” di belakang mereknya untuk mengecoh konsumen. Hal ini semakin jelas terlihat ketika produk atau jenis barang yang dijual ternyata sama dengan produk Tupperware.

5. Sengketa merek Warung Podjok dengan Warung Pojok yang masih menggantung hingga sekarang. Kasus ini diawali dengan gugatan Warung Pojok milik Rusmin terhadap Warung Podjok milik PT Intirasa.

Padahal, Warung Podjok sebagai tergugat terbukti telah menjalankan usahanya sejak 1998 sebelum Warung Pojok mendaftarkan mereknya.

Atas dasar inilah, pihak tergugat balik menyerang penggugat dengan memohonkan pembatalan pendaftaran merek Warung Pojok karena dinilai telah mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik yaitu mendompleng merek yang sudah ada sebelumnya.

Hal ini juga makin diperkuat dengan adanya bukti bahwa merek Warung Pojok tidak menjalankan usahanya selama tiga tahun berturut-turut.

Dalam undang-undang jelas tertulis jika merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dapat dibatalkan pendaftarannya. Meskipun begitu, pihak Dirjen hingga sekarang belum mengabulkan permohonan pembatalan merek Warung Pojong milik Rusmin ini.

Contoh kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang mengatur tentang merek agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.

2. UU tentang hak atas ciptaan

Setiap undang-undang hki yang dibentuk mengatur alur pendaftaran beserta sanksi bagi yang melanggar.

Dengan adanya UUHC ini, masyarakat khususnya yang bergerak di bidang seni akan mendapat banyak keuntungan, seperti:

1. Pengakuan secara hukum terhadap suatu ciptaan.

2. Pihak lain tidak bisa sembarangan menggunakan karya cipta tanpa izin dari si pencipta.

3. Pendapatan meningkat dengan adanya royalti jika karyanya dilisensikan kepada orang lain.

4. Merangsang kreativitas pelaku seni lainnya untuk menciptakan berbagai karya baru tanpa takut jika diplagiasi orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak atas ciptaan sebagai salah satu ragam HKI, memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa diukur dengan apapun.

Dengan adanya undang-undang yang mengaturnya, diharapkan tidak akan ada lagi permasalahan mengenai hak tersebut yang merugikan sang pemilik kekayaan intelektual.

3. UU desain untuk industri

Desain untuk industri juga tak kalah penting untuk dilindungi. Maka dari itu tujuan dibentuknya undang-undang yang mengaturnya adalah:

1. Melindungi segala bentuk desain untuk industri.

2. Menghindarkan desain dari pembajakan oleh pihak lain.

3. Meningkatkan kreativitas masyarakat.

4. Merangsang pertumbuhan ekonomi karena munculnya beragam desain untuk industri.

Itulah manfaat yang bisa didapat dengan adanya undang-undang yang mengatur merek, hak atas ciptaan dan hak desain.

UU tersebut menjelaskan kebebasan masyarakat dalam berkarya namun harus dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap karya intelektual mereka.

Untuk mendaftarkan merek, hak atas ciptaan dan desain untuk industri Anda dapat mengunjungi web kami. Proses pengajuannya tanpa modal besar sehingga Anda tidak perlu khawatir budget untuk bisnis akan berkurang.

Merek usaha dapat didaftarkan dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa lainnya sesuai dengan merek asing tersebut.

Makalah mengenai peraturan undang-undang merek ini semoga dapat membantu Anda dalam pengurusan merek. Dokumen undang-undang tersebut serta naskah akademik lainnya termasuk rahasia dagang bisa Anda unduh sendiri di laman resmi Dirjen.

Saat pendaftaran, apabila ditemukan merek usaha yang sama maka merek tersebut dianggap meniru merek yang sudah sebelumya dan kemungkinan tidak disetujui oleh pihak Dirjen HKI.

Patendo melayani pengurusan HKI atas nama perorangan maupun kolektif serta pma.

Kami juga melayani dan membantu kepengurusan merek asing yang mencakup beberapa negara, seperti Korea, Bangladesh, China, Amerika maupun negara lainnya.

Bagikan :