021 2217 2410 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Pendaftaran Merek Asing di Indonesia Secara Online 2022

Pendaftaran Merek Asing di Indonesia

Pendaftaran Merek Asing di Indonesia Secara Online 2022. Apa manfaat pendaftaran merek asing di Indonesia? Patendo adalah jasa pendaftaran merek asing di Indonesia dengan biaya terjangkau, silahkan hubungi kami segera. Sebelumnya merek adalah suatu tanda pengenal atau pembeda yang menjadi gambaran kepribadian dan reputasi suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan. Jika dilihat dari sisi produsen, merek menjadi jaminan kualitas hasil produksi yang juga penting untuk promosi.

Tanpa merek suatu barang yang dijual akan sulit dikenali konsumen. Di sinilah fungsi penting merek dalam menginformasikan keberadaan produk di pasar. Hebatnya kekuatan merek, malah tidak jarang suatu produk dibandrol harga tinggi bukan karena produk tersebut tapi karena mereknya. Sehingga sangat jelas merek termasuk kekayaan immaterial.

Saat sebuah perusahaan sukses menjadikan mereknya populer dan digemari konsumen, maka kondisi tersebut menimbulkan risiko bad faith. Dimana para kompetitor yang tidak bertanggung jawab bisa mencoba melakukan pembajakan, peniruan, atau bahkan memalsukan merek produk demi mendapat keuntungan dagang.

Jelas kondisi ini akan merugikan pihak pemilik merek, terutama dari segi finansial.
Inilah mengapa perlindungan merek asing sangat penting di era globalisasi seperti sekarang, terlebih setelah Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO).

Indonesia pun wajib mengikuti ketentuan dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) untuk mengoptimalkan perlindungan merek (baik merek lokal ataupun merek asing) setelah meratifikasi Agreement on Establishing.

Dalam prosedur pendaftaran merek asing dikenal 2 prinsip yang diakui di seluruh negara di dunia. Kedua prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip First to File

Prinsip pertama ini menegaskan bahwa siapa saja pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran suatu merek akan dianggap sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Adapun jika di masa mendatang datang pihak lain melakukan pendaftaran untuk merek yang sama, maka besar kemungkinan pengajuan akan ditolak.

2. Prinsip Teritorialias

Prinsip ini menegaskan bahwa suatu merek hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Artinya bila merek asing didistribusikan ke negara lain, maka tidak akan ada perlindungan yang didapatkan kecuali melakukan pendaftaran ke negara yang dituju.

Kedua prinsip di atas diatur di dalam Paris Convention (Konvensi Paris) artikel 6 ayat 3 dan TRIPs artikel 16 ayat 1. Adapun Indonesia sudah melakukan ratifikasi peraturan internasional di atas ke dalam UU Merek No 20 th 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menjadi alasan berlakunya kedua prinsip tersebut di Indonesia.

Dengan kondisi demikian, setiap merek yang dimiliki oleh badan usaha atau personal perlu didaftarkan di negara sendiri dan negara lain. Hal ini juga berarti WNA / warga negara asing dan badan usaha asing yang berdomisili di luar negeri diperkenankan melakukan pendaftaran merek asing di Indonesia.

Meski belum memiliki badan hukum yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, suatu merek asing juga tetap bisa didaftarkan dengan ketentuan khusus. Suatu merek asing harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna mendapat perlindungan hukum di Indonesia walaupun merek asing tersebut sudah terdaftar di negara asalnya.

Permohonan pendaftaran merek asing di Indonesia diatur dalam UU No 20 th 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yakni Pasal 52 ayat 1b yang berbunyi “ Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional”.

Sesuai ketentuan UU No 20 th 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan pendaftaran merek asing milik warga negara asing atau perusahaan asing dengan tempat tinggal di luar negeri wajib melakukan pengajuan melalui kuasa konsultan HKI guna pendaftaran merek asing di Indonesia.

Kuasa yang dimaksud merupakan pihak konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili tetap di wilayah NKRI. Tentunya konsultan kekayaan intelektual yang dipilih sudah terdaftar dan memiliki layanan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek Asing

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek Asing

Untuk melakukan pendaftaran merek asing di Indonesia terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, diantaranya yaitu:

• Formulir pendaftaran merek asing yang sudah diisi dan ditandatangani pihak pemohon ataupun kuasa.

• Kelas dan jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Dimana setiap permohonan hanya berlaku untuk satu merek pada satu kelas yang sama dan tidak terbatas untuk jenis barang atau jasanya.

• Label Merek atau contoh merek yang harus dilampirkan pada permohonan pendaftaran merek asing.

• Statement of Mark Owner atau Surat Pernyataan Kepemilikan Merek sebagai bukti pihak pemohon memang memiliki hak pengajuan pendaftaran merek asing dan akan memakai merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

• Power of Attorney atau Surat Kuasa karena permohonan yang diajukan WNA atau badan hukum asing dilakukan pihak konsultan HKI terdaftar yang ditunjuk.

Tanggal Penerimaan akan diberikan kepada pemohon setelah beberapa persyaratan di atas terpenuhi. Selanjutnya permohonan akan dirilis dalam Berita Resmi Merek paling lambat 15 hari sejak pemberian Tanggal Penerimaan.

Permohonan pendaftaran merek asing tersebut akan diumumkan kurang lebih 2 bulan dan di masa itu pula masyarakat bisa mengajukan keberatan bila merek yang didaftarkan layak ditolak. Setelah masa pengumuman berakhir, maka akan masuk ke masa Pemeriksaan Substantif.

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan guna menentukan apakah merek yang dimohonkan bisa didaftarkan atau tidak. Adapun keputusan diterima atau tidak akan diberikan terhitung 150 hari setelah masa Pemeriksaan Substantif. Bila benar permohonan merek asing ditolak, pihak pemohon dapat melakukan banding ke Komisi Banding Merek.

Setelah Pendaftaran merek asing disetujui maka sertifikat bisa diperoleh sekitar maximal dalam 24 bulan dari tanggal pendaftaran.
Proses pendaftaran merek asing memang memakan waktu lama. Bila semua proses berjalan lancar kurang lebih dibutuhkan waktu 12 hingga 24 bulan.

Dimana tidak ada jaminan permohonan disetujui dan biaya yang sudah dikeluarkan pun tidak akan dikembalikan bila permohonan ditolak. Oleh karenanya penting untuk memastikan merek asing yang diusulkan sesuai aturan. Dalam hal ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan suatu permohonan merek ditolak.

Beberapa kondisi yang dimaksud diantaranya bertentangan dengan tatanan moral, agama, atau masyarakat Indonesia, adanya kesamaan fitur crucial dengan merek yang sudah terdaftar, atau merek sudah menjadi milik umum.

Manfaat Pendaftaran Merek Asing di Indonesia

Manfaat Pendaftaran Merek Asing di Indonesia

Meningkatnya persaingan bisnis global secara signifikan membuat para pelaku bisnis sadar akan pentingnya mendapat perlindungan merek. Bagi sejumlah negara yang telah menjadi anggota Perjanjian Madrid dan Protokol proses pendaftaran merek asing bisa dilakukan lewat satu permohonan yang diajukan ke kantor kekayaan intelektual.

Sementara bagi non anggota bisa mengikuti prosedur pendaftaran merek asing berdasar hukum merek dagang. Seperti disebutkan sebelumnya terdapat risiko bad faith yang dimiliki oleh merek terkenal. Kesuksesan dari merek dagang terkenal menimbulkan adanya pelanggaran.

Merek dagang terkenal termasuk merek asing kerap disalah gunakan pengusaha lokal sebagai merek dagang sendiri. Pemalsuan sering dilakukan dengan cara menempel merek terkenal untuk produk usahanya. Salah satu merek asing yang disalahgunakan misalnya merek Hermes.

Bukan rahasia lagi, banyak merek asing diperdagangkan sebagai merek produk lokal di pasaran dengan harga relatif murah. Kondisi inilah yang memberi dampak negatif kepada pemilik merek asing. Sehingga pendaftaran merek asing menjadi suatu keharusan. Selanjutnya berikut diberikan manfaat pendaftaran merek asing di Indonesia yaitu:

1. Mendapat Prioritas Hak Konstitusional

WNA atau badan hukum asing sebagai pihak pertama yang mengajukan merek asing mendapat prioritas menggunakan merek yang sudah terdaftar.

2. Mendapat Perlindungan Eksklusif

Adanya perlindungan eksklusif bagi WNA pemilik hak merek asing untuk mengajukan klaim atas pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam kegiatan perdagangan. Misalnya melakukan pemalsuan atau penyematan merek asing terdaftar pada barang yang diproduksi sendiri demi mendapat keuntungan pribadi.

3. Mendapat Penguatan Hukum

Bila terdapat litigasi, maka pemilik hak merek asing akan mendapat penguatan hukum di depan pengadilan.

4. Mendapat NIlai Tambah

Untuk merek asing yang sudah didaftarkan akan memberi nilai tambah pada barang atau jasa baik dari segi kualitas maupun reputasi umum.
Berkaitan dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemohon pemilik merek, terdapat dua macam perlindungan yang bisa diperoleh yaitu:

• Perlindungan Preventif

Perlindungan Preventif merupakan perlindungan sebelum adanya pelanggaran merek yang telah melalui proses pendaftaran. Perlindungan ini ditujukan seperlu memberi kepastian hukum untuk merek yang digunakan, dialihkan, dihapus, atau diperpanjang sebagai bukti jika terjadi pelanggaran merek terdaftar.

• Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan bila timbul sengketa. Dimana perlindungan diberikan berupa upaya menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Merek. Singkatnya penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan menempuh litigasi ataupun non litigasi.

Pendaftaran Merek Asing di Indonesia Melalui Konsultan HKI Terdaftar

Pendaftaran Merek Asing di Indonesia Melalui Konsultan HKI Terdaftar

Sebelumnya, konsultan HKI dapat diartikan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan memberikan pelayanan jasa permohonan pendaftaran merek asing secara khusus. Konsultan HKI terdaftar juga memiliki wewenang untuk menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab.

Lantas mengapa pendaftaran merek asing di Indonesia harus melalui konsultan HKI terdaftar? Berikut penjelasan urgensi pendaftaran merek asing melalui konsultan HKI terdaftar:

• Menurut UU Merek Indonesia, WNA atau badan hukum asing membutuhkan Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pendaftaran merek asing. Dalam hal ini bantuan hukum dibutuhkan pihak asing guna mendapat pemahaman komprehensif terkait legalitas bisnis di Indonesia seperlu menghindari pelanggaran atau sengketa di masa mendatang.

• WNA atau badan hukum asing mungkin mengalami keterbatasan dalam hal bahasa. Karenanya tidak menutup kemungkinan akan mendapati kesulitan dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Di sinilah peran konsultan terdaftar dibutuhkan dalam melancarkan proses pendaftaran merek asing melalui konsultan HKI terdaftar.

• Peran konsultan adalah pihak yang sudah berpengalaman. Sehingga mengetahui segala hal yang harus disiapkan agar permohonan merek diterima dan disetujui sekaligus untuk meminimalisir risiko ditolaknya permohonan yang diajukan.

• Dalam proses pengajuan permohonan tidak jarang muncul sengketa merek. Dimana adanya pihak lain yang menyalahgunakan merek asing terdaftar tanpa lisensi atau izin pemilik merek asing. Adanya bantuan konsultan profesional akan memberi solusi penanganan terbaik guna menyelesaikan sengketa merek yang terjadi.

Seperti sudah menjadi rahasia umum bila Indonesia menjadi ladang potensial bagi pelaku bisnis yang curang. Dimana pembajakan banyak terjadi dan penggunaan nama merek asing populer marak ditemui. Semuanya terjadi lantaran sistem penegakan hukum atas HKI khususnya merek asing masih cukup lemah.

Banyaknya kasus pelanggaran merek asing di Indonesia diakui memberi citra negatif adanya hukum Indonesia yang tidak pasti dan lemah. Karena itulah Indonesia pun terus berupaya memperbaiki sistem penegakan hukum atas pelanggaran merek asing.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan perubahan UU Merek agar selalu fleksibel dengan perkembangan di era globalisasi. Upaya ini tentunya seperlu menjaga kepercayaan masyarakat internasional khususnya WNA atau badan hukum yang berencana melakukan pendaftaran merek asing melalui konsultan HKI di Indonesia.

Agar semua berjalan sesuai harapan, dibutuhkan konsultan HKI terdaftar yang tepat. Menemukan konsultan HKI yang handal bukan hal sulit. Terlebih dengan adanya teknologi yang sudah dikembangkan dewasa ini.

Namun, jangan salah pilih. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggandeng jasa konsultan HKI terdaftar, diantaranya:

• Memastikan Konsultan HKI Terpilih Sudah Terdaftar

Konsultan HKI terpilih harus profesional dan sudah terdaftar, seperti Patendo.

• Memastikan Konsultan HKI Patuh Kode Etik Profesi

Jasa konsultan HKI terdaftar terpilih juga harus patuh terhadap kode etik profesi konsultan HKI Indonesia. Dimana sesuai peraturan berlaku pihak konsultan tidak dibenarkan memberi info palsu yang merugikan, menyesatkan, atau menjelekkan konsultan HKI lain yang akan mencoreng citra baik profesi konsultan HKI.

Pihak konsultan HKI pun tidak dibenarkan memberi jaminan keberhasilan kepada calon pemohon merek asing. Misalnya dengan mengklaim mampu menghasut pemerintah terkait secara langsung atau tidak langsung guna melancarkan proses permohonan merek asing.

• Melihat Portofolio Konsultan HKI

Untuk mengetahui sepak terjang konsultan HKI penting melihat portofolio klien atau pengguna jasa konsultan terkait. Konsultan HKI terpercaya mudah dikenali dari adanya klien-klien penting yang menggunakan jasanya.

Arti penting suatu merek untuk produk barang atau jasa tidak bisa dibantahkan. Demikian pula merek asing yang diperdagangkan secara internasional. Sekian sekilas informasi mengenai pendaftaran merek dagang asing yang mencakup manfaat, prosedur, hingga urgensi pendaftaran merek asing melalui konsultan HKI di Indonesia.

Semoga bermanfaat. Untuk pendaftaran merek asing silahkan hubungi Patendo, terima kasih.

Bagikan :
There are currently no comments.