021 2237 9620 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

HKI

Bingung bagaimana tata cara pendaftaran merek HKI? Patendo siap membantu Anda. Kunjungi website kami dan daftarkan merek Anda dengan biaya terjangkau, mudah dan cepat. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat atau “private rights” bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.

djki

Hak ekslusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI seperti inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya.

Peran dan Manfaat HKI

Peran HKI saat ini cukup penting, antara lain:

1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia.

2. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia.

3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.

4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor serta bernilai komersial.

5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.

6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Sedangkan manfaat perlindungan terhadap HKI yaitu:

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan hasil kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.

3. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan indrustri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

4. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan HKI yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

5. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas masyarakat.

6. Mengangkat harkat dan martabat manusia serta masyarakat Indonesia.

7. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

djki merek

Jenis Hak Kekayaan Intelektual

HKI sebagai instrumen hukum untuk melindungi kekayaan intelektual terdiri atas dua pembagian besar, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Selanjutnya dalam Hak Kekayaan Industri tercakup Merek dan Indikasi Geografis dan Desain Industri.

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pendaftaran HKI

Hak Cipta

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM.

Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah:

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).

2. Pemohon wajib melampirkan:

a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

• buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;

• Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;

• program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;

• CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

• alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;

• lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;

• drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;

• tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;

• pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;

• pantomim: 10 (sepuluh ) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;

• karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;

• karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;

• seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

• seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

• arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;

• peta : 1 (satu) buah;

• fotografi: 10 (sepuluh) lembar;

• sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;

• terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;

• tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah.

c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan

e. membayar biaya pendaftaran.
Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak cipta.

Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan untuk hak cipta atas ciptaan:

a. program komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Desain Industri

Untuk dapat dilindungi, desain industri harus didaftarkan ke Dirjen HKI dengan cara:

1. Mengisi formulir permohonan yang memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan

e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:

a. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. (Untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai);

b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

c. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

3. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;

4. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonanan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;

5. Membayar biaya permohonan.

hak kekayaan intelektual

Merek

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya.

Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Sebagian besar orang yang memiliki usaha sendiri justru masih bertanya-tanya tentang pentingnya sebuah merek atau brand bagi bisnis mereka. Tidak sedikit yang sudah memiliki merek namun sayangnya masih belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Anggapan yang kurang tepat terhadap suatu merek memang masih menjadi masalah utama di kalangan pebisnis. Banyak pelaku bisnis yang belum sadar akan pentingnya memiliki merek terdaftar. Bukankah sudah cukup orang lain mengetahui bahwa nama dagang suatu produk dari barang atau jasa tersebut adalah milik Anda.

Selain itu, pelanggan juga sudah tahu bahwa nama dagang tersebut adalah milik Anda sebagai pencetusnya. Padahal di luar sana bisa saja ada usaha sejenis dengan nama brand yang sama seperti milik Anda. Nama brand yang sama bisa jadi karena unsur kesengajaan dari pihak kompetitior yang ingin meniru atau menyamai usaha Anda atau mungkin hanya terinspirasi dari brand Anda.

Akan tetapi bagaimana jadinya jika kompetitor Anda yang menggunakan brand atau merek sama dengan Anda justru memproduksi barang atau jasa dengan kualitas buruk bahkan melakukan tindak kriminal dengan mengatasnamakan merek Anda? Hal ini tentu membawa dampak yang sangat buruk terhadap perjalanan bisnis Anda.

hak kekayaan merek

Lantas bagaimana caranya agar hal ini tidak menimpa bisnis Anda? Berikut akan dibahas lengkap mengenai tata cara pendaftaran merek HKI.

Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

Perlindungan hukum di bidang merek juga akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional melalui tata cara pendaftaran merek HKI yang tepat.

Merek adalah suatu tanda pemberi identitas atau pembeda pada barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain agar dapat menunjukkan asal atau sumbernya serta dapat menjadi jaminan atas mutu barang atau jasa tersebut.

Para pemilik merek terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek melalui tata cara pendaftaran merek HKI untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.

Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (franchise). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen.

hak kekayaan

Dengan demikian, pemilik waralaba di samping memberikan lisensi merek juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan lisensi hak cipta. Selanjutnya akan dibahas beberapa tanda yang dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 15 Tahun 2001 agar lebih paham tentang merek sebelum mengetahui tata cara pendaftaran merek HKI.

1) Merek merupakan kumpulan kata atau kata-kata

Merek yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah jenis merek yang paling banyak digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan.

Berdasarkan kuat/lemah daya pembedanya, merek kata ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kata ciptaan: kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk dipakai sebagai merek dagang, tidak mempunyai suatu arti tertentu, dan karenanya mempunyai daya pembeda yang kuat. Contoh: Yahoo (untuk sebuah perusahaan surat elektronik)

b) Kata rangkaian: suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek. Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat. Contoh: Bridgestone (Untuk ban kendaraan bermotor)

c) Kata umum: kata-kata biasa yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai dengan merek tersebut. Contoh: Mie Sedaap (Untuk makanan mie instant)

d) Kata kiasan: kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek, dengan secara terselubung dan berkias mempunyai hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu menerangkan tentang barang-barangnya. Contoh: Aqua (Untuk produk minuman yang menerangkan air)

2) Merek merupakan penggabungan huruf-huruf

Huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam- macam bentuknya, misalnya berupa inisial atau singkatan saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau dalam bentuk monogram. Contoh: BCA (Singkatan dari Bank Central Asia)

3) Merek merupakan penggabungan angka-angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-merek yang terdiri atas angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum. Contoh: Dji Sam Soe (Simbol turunan dari produk rokok)

4) Merek menggunakan gambar

Gambar ini termasuk dalam kategori “devices” yang meliputi: tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk menandai barang- barang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis merek lain. Contoh: Quaker (Untuk produk makanan sehat)

5) Merek menggunakan nama-nama orang lain dan lain-lain

Seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan untuk menggunakan suatu merek yang masih ada hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari nama pribadinya. Contoh: Rudy Hadisuwarno (Untuk Salon Kecantikan)

6) Merek menggunakan susunan warna

Satu warna saja tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini wajar, mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak seorang pun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil produksinya. Contoh: Mozilla (Untuk peramban web lintas platform)

7) Merek menggunakan kombinasi berbagai unsur-unsur

Suatu merek memang dapat terdiri atas gabungan antara suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret, suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya.

Namun demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak mempunyai daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasinya juga tetap tidak mempunyai daya pembedaan.

Memiliki daya pembeda dalam kombinasi atas unsur-unsur tersebut, misalnya suatu segi tiga yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila segi tiga tersebut dikombinasikan dengan kata “triangle” maka gabungan tersebut dapat menjadi suatu merek yang mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan. Contoh: 7 Eleven (Gabungan warna, angka dan kata. Untuk sebuah mini market)

Meski nampak sederhana tapi pemilihan nama merek bukanlah hal mudah. Tata cara pendaftaran merek HKI yang sedemikian rupa bisa saja sia-sia karena tidak cermat dalam memilih nama merek atau brand.

haki merek usaha

Bagaimana Tata Cara Pendaftaran Merek HKI?

Tentang tata cara pendaftaran merek HKI di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.

3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

6. Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

7. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya.

Untuk syarat pendaftaran merek kolektif artinya permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

haki merek

Pada prinsipnya, tata cara pendaftaran merek HKI dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan “Trademark Law Treaty” yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan harus pula menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia, dalam permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia dengan tata cara pendaftaran merek HKI yang sama.

haki

Proses Pemeriksaan Setelah Tata Cara Pendaftaran Merek HKI Dilalui

• Pemeriksaan Administratif

Setelah melalui tata cara pendaftaran merek HKI, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek.

Jika terdapat kekurangan persyaratan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat (stempel pos) permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Apabila kelengkapan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap telah ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (filling date) yang dicatat di Direktorat Jenderal HKI. Selama belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal HKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya.

Artinya, bahwa sebelum adanya keputusan dari pihak Direktorat Jenderal HKI atas permohonan tersebut belum terdapat akibat hukum yang signifikan bagi pemohon meski telah melalui tata cara pendaftaran merek HKI.

Di samping itu, juga tidak mempersulit proses administrasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu jika pengajuan penarikan permohonan dilakukan setelah terdapat putusan atas permohonan merek tersebut.

Dalam hal penarikan kembali permohonan merek tersebut dilakukan oleh kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali permohonan merek tersebut.

Dengan dilakukannya penarikan permohonan merek, segala biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada pihak Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

• Pemeriksaan Substantif

Setelah melalui tata cara pendaftaran merek HKI dan dipenuhinya seluruh syarat permohonan pendaftaran merek dan telah ditetapkan oleh pihak Dirjen sebagai tanggal penerimaan (filling date), selanjutnya dalam 30 hari terhitung sejak filling date tersebut Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan substantif.

Jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut dilakukan paling lama 9 bulan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI.

Pemeriksa merek selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktur Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal pemeriksa melaporkan bahwa hasil pemeriksaan substantif, yaitu bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal. Hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

• Pengumuman Pendaftaran Merek

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI setelah tata cara pendaftaran merek HKI dilalui dan suatu permohonan disetujui untuk didaftar adalah dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, di mana tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut dilakukan dengan:

a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau

b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Dengan demikian, pengumuman tersebut memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menilai apakah merek tersebut memang seharusnya layak didaftar atau sebaliknya merek tersebut seharusnya ditolak pendaftarannya atau tidak dapat didaftar sebagai merek meski telah melalui tata cara pendaftaran merek HKI.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak.

Dalam hal terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan diajukan secara tertulis paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HKI.

Dalam hal terdapat keberatan pihak lain, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali diselesaikan paling lama 2 bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkeberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Jika keberatan tersebut dapat diterima, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar alias ditolak, sehingga pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.

Sebaliknya, jika keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
Apabila tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

hki merek dagang

Pendaftaran Merek Hukum Online

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis setidaknya mengatur tata cara pendaftaran merek HKI dengan sederhana dan efisien. Antara lain permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon dan dapat diwakilkan oleh kuasa pemohon kepada pihak menteri secara elektronik, atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.

Dalam permohonan, wajib mencantumkan waktu. Mulai tanggal, bulan dan tahun permohonan. Kemudian, disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna.

Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek. Serta, uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan sesuai dengan per kelas barang dan/atau jasa.

Selain pendaftaran merek umum, di Indonesia juga diatur mengenai ketentuan khusus pendaftaran merek terkenal.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 merek terkenal didefinisikan sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut pada Tahun 1991 diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

hki merek

Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.

Dalam UU Undang-Undang Merek mekanisme perlindungan merek atas inisiatif pemilik merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Kesalahan yang Harus Dihindari dalam Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Merek HKI

• Jangan menggunakan merek yang mirip dengan merek lain apalagi sama dengan merek lain yang telah terdaftar lerlebih dahulu.

Paling sering permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa di tolak Dirjen HKI dalam pemeriksaan substantif dikarenakan permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Padahal sudah melalui tata cara pendaftaran merek HKI sesuai prosedur. Untuk itu sangat penting melakukan penelusuran merek terlebih dahulu sebelum menuju tata cara pendaftaran merek HKI untuk mengetahui ada tidaknya merek terdahulu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang atau merek jasa anda yang akan didaftarkan.

• Jangan mengabaikan surat-surat dari Dirjen HKI perihal permohonan pendaftaran merek.

Selama proses permohonan pendaftaran merek, banyak tahapan yang harus dilalui, dari mulai pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman dan seterusnya. Dari setiap tahapan memungkinkan Anda mendapat surat dari Dirjen HKI yang harus Anda tanggapi segera.

Sebagai contoh Anda mendapatkan surat usulan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Dirjen HKI yang harus ditanggapi dengan mengajukan surat keberatan dengan menyebutkan alasan yang tepat dan diajukan dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu 30 hari. Kesalahan ataupun keterlambatan mengakibatkan penolakan permohonan pendaftaran merek Anda.

• Jenis barang atau jasa tidak tepat atau tidak lengkap.

Perlindungan merek diberikan terhadap jenis barang atau jenis jasa yang didaftarkan. Sebelum memulai tata cara pendaftaran merek HKI, pastikan untuk setiap jenis barang ataupun jenis jasa yang Anda miliki didaftarkan dalam permohonan pendaftaran merek.

Sebagai contoh Anda memproduksi barang dengan merek ABC untuk barang produk distro meliputi baju, celana, topi, ikat pinggang, sepatu, tas, dompet, jam tangan, perhiasan kalung, dan cincin.

Agar perlindungan merek optimal lakukan pendaftaran merek ABC untuk:

1. Jenis barang: baju, celana, topi, sepatu (pendaftaran merek kelas 25).

2. Jenis barang: tas, dompet, ikat pinggang (pendaftaran merek kelas 18).

3. Jenis barang: jam tangan, perhiasan kalung, cincin (pendaftaran merek kelas kelas 14).

4. Jenis jasa: toko penjualan eceran, toko penjualan grosir, outlet distro (pendaftaran merek kelas 35).

5. Hindari penyebutan jenis yang tidak jelas misalkan “kaos”, karena dapat masuk ke dalam kelas 24 untuk “kain kaos,” atau kelas 25 untuk “baju kaos”.

• Hindari pendaftaran merek menggunakan kata deskriptif atau yang menjadi milik umum.

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya meski sudah sesuai tata cara pendaftaran merek HKI.

Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

hki

Tata cara pendaftaran merek HKI memang terlihat mudah, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi para pelaku bisnis. Sedikitnya waktu yang dimiliki mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa tak kunjung mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek di Malang ini menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang punya waktu terbatas.

Segera hubungi kami Konsultan HKI terdaftar Patendo, melayani pendaftaran merek online dari seluruh kota di Indonesia tanpa perlu bingung bagaimana tata cara pendaftaran merek HKI.

Bagikan :