021 2237 9620 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Hak Cipta

Daftar hak cipta sambil duduk manis di rumah, kenapa tidak? Patendo siap membantu Anda tanpa perlu repot dan biaya terjangkau. Segera hubungi kami WA 0813 8670 6312. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap generasi muda untuk dapat mengembangkan karyanya, materi Hak Kekayaan Intelektual diberikan pada semua bidang ilmu.

Hal ini dilakukan karena apapun bidang ilmunya akan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang harus dilindungi secara hukum karena terkait dengan perlindungan ide-ide kreatif yang muncul dari olah pikir dan rasa manusia sehingga menciptakan suatu karya berupa ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, meskipun Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari bidang ilmu hukum. Dibutuhkan kreativitas akibat olah rasa dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya seni inovatif.

Kreatifitas yang muncul dari ide ini harus tertuang dalam bentuk aktivitas. Aktivitas dan kreativitas manusia dalam menghasilkan suatu karya saat inilah yang telah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan ini merupakan wujud penghargaan dari pemerintah yang dapat memotivasi para seniman untuk tetap eksis dalam berkarya. Hak cipta atau “copyright” adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Pada dasarnya hak tersebut merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan. Sama halnya dengan merek dan paten, hak ini termasuk juga ke dalam Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Hanya saja tidak seperti hak paten yang memiliki hak monopoli sehingga bisa mencegah orang lain melakukan sesuatu terhadap penemuannya.

Hak itu dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak tersebut memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

hak cipta daftar

Meski kepemilikan hak ini sangat urgen bagi pelaku seni, akan tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan fakta yang cukup miris. Pembajakan dan pelanggaran tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia.

Sayangnya terkadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak tersebut. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat tindakan pelanggaran bukanlah suatu tidakan ilegal yang dilarang.

Justru mereka melakukannya dengan santai seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya kapan saja dan di mana saja. Contoh konkret yang terjadi di Indonesia, seseorang dapat dengan mudah memfotokopi sebuah buku yang notabene bukan hasil karyanya.

Mereka seolah tidak tahu bahwa tindakan mereka merupakan salah satu bentuk pelanggaran, misal buku. Padahal di dalam buku tersebut melekat hak yang dimiliki oleh pengarang yang juga sudah tertera jelas di dalamnya.

Itu berarti apabila kegiatan fotokopi atau penggandaan dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak atau pengarang maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Sayangnya kegiatan ini justru marak dilakukan oleh generasi muda yang seolah tidak peduli dengan hak cipta yang dimiliki oleh pengarang.

Mereka menganggap tindakan memfotokopi buku secara keseluruhan maupun sebagian merupakan hal biasa. Mendarah dagingnya kegiatan pelanggaran di Indonesia menyebabkan berbagai lembaga pendidikan dan pemerintah terkadang tidak sadar juga telah melakukan kegiatan pelanggaran.

Padahal, seharusnya berbagai lembaga pemerintah tersebut memberikan teladan bagi masyarakat. Sejarah perkembangan hukum tentang hak yang satu ini di Indonesia boleh dikatakan baru mulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa-masa kerajaan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, belum ada referensi hukum yang mengatur hak tersebut.

Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3217.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

hak cipta hki

Banyak faktor yang mengharuskan adanya pengubahan pada UUHC yaitu :

a. Maraknya pelanggaran di Indonesia karena lemahnya sistem penegakan hukum.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 juga dinilai tidak lagi dapat mewakaili tuntutan dari perkembangan masyarakat, persaingan usaha yang sehat serta faktor perkembangan teknologi dan ekonomi di bidang perlindungan hak.

b. Indonesia wajib menyelaraskan peraturan terutama dengan “Berne Convention”, “WIPO Copyright Treaty”, dan “TRIPs Agreement”.

c. Adanya tekanan dari negara maju terutama Amerika Serikat yang mengklaim bahwa negaranya paling banyak dirugikan secara ekonomis akibat pembajakan yang dilakukan oleh Indonesia.

Bukan hanya negara maju yang menerapkan perlindungan hak cipta, Indonesia juga mendorong para pencipta untuk mendaftarkan haknya. Hal ini perlu dilakukan karena dengan memiliki alat bukti sebagai pemegang hak tersebut jika suatu waktu ada yang mengklaim atau menggunakan ciptaannya maka bisa dituntut atau membayar ganti rugi.

Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur tentang hak tersebut adalah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 yakni hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia hak ini menerapkan konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sementara hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, maupun siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun walaupun hak tersebut telah dialihkan.

Misalnya pelaksanaan hak moral yang harus mencantumkan nama pencipta pada ciptaan meskipun hak atas ciptaan tersebut sudah dijual atau dimanfaatkan oleh pihak lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat 1 dijelaskan bahwa beberapa ciptaan yang dilindungi di antaranya adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

• Buku, program komputer, pamflet perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya

• Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

• Lagu dan musik dengan atau tanpa teks

• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim

• Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan

• Arsitektur

• Peta

• Seni batik

• Fotografi

• Sinematografi

• Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Kasus Masalah Hak Cipta di Indonesia

Masih ingat tentang kesenian kita yang diklaim oleh negara tetangga? Hal tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran hak tersebut. Lagu Rasa Sayange adalah salah satu lagu daerah dari Maluku yang mencoba diklaim oleh Malaysia.

Bukan hanya itu saja, mereka juga mencoba mengklaim kesenian lain yaitu kesenian Reog Ponorogo asal Jawa Timur yang diklaim Malaysia sebagai kesenian mereka. Kesenian tersebut diubah namanya menjadi “Tarian Barongan”.

Padahal wujud tarian tersebut bukanlah wujud naga seperti barongsai tapi wujud harimau dan burung merak yang sama seperti Reog Ponorogo. Selain nama, kisah di balik tarian pun ikut diubah. Malaysia telah melakukan pelanggaran yaitu menggunakan budaya asli Indonesia dengan mengganti nama dan latar belakang cerita.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara Malaysia dapat dikenakan tindak pidana ataupun perdata. Hal ini sepatutnya tidak terjadi dengan cara Malaysia tetap mencantumkan nama asli dan bangsa pemilik dari kebudayaan yang dipertunjukkan.

Kasus lain yang patut diangkat adalah kemungkinan pelanggaran yang terjadi di perpustakaan. Seperti yang kita tahu, perpustakaan menghimpun dan memberi pelayanan berbagai bentuk karya yang memiliki copyright.

Contoh koleksi perpustakaan yang melekat hak didalamnya adalah buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, dan tugas akhir. Jika tidak memiliki rambu-rambu atau peraturan yang jelas dalam pelayanan perpustakaan maka perpustakaan justru mampu menyuburkan praktik pelanggaran hak.

Hal ini mungkin saja terjadi jika ada yang dengan sengaja menggandakan koleksi perpustakaan dengan alasan meminjamnya. Dengan demikian maka perpustakaan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak ini.

Maka dari itu, perpustakaan hendaknya ikut mengawasi pelayanan terhadap para pengunjung agar meminimalisasi terjadinya pelanggaran. Semestinya perpustakaan dapat dijadikan sebagai teladan dalam penegakan hak tersebut dan sosialisasi tentang hak tersebut.

Selain koleksi berwujud “hardfile”seperti buku, majalah dan lainnya, layanan perpustakaan terkait koleksi berwujud “softfile” juga perlu diperhatikan. Berbagai macam karya tulis dalam bentuk CD biasanya banyak tersedia di perpustakaan.

Dalam hal ini perpustakaan perlu memberi batasan yang jelas mengenai layanan untuk koleksi digital seperti CD karya tulis ini. Selain itu perpustakaan juga perlu menangani segala bentuk plagiarisme karya tulis dengan berbagai strategi bukan hanya dengan cara proteksi koleksi tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna perpustakaan dan meminimalisasi pelanggaran.

Sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinilai belum mampu untuk menghalau pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana dengan berbagai jenis dan bentuk modusnya.

Tim penerbit pun sudah kewalahan menghadapi para pembajak buku, dari asosiasi yang berkepentingan erat dengan hak tersebut, misalnya di bidang musik (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia dibidang Film, maupun dibidang komputer program.

Mereka mengeluh menghadapi makin menjamurnya pelaku-pelaku tindak pidana yang sudah dalam taraf membahayakan hingga mengancam kreativitas pencipta.

Salah satu sanksi pidana atas pelanggaran hak tersebut di Indonesia dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

Sedangkan untuk ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Bab XIII.

hak cipta haki

Manfaat Mendaftarkan Hak Cipta

Dalam era perdagangan dunia sekarang ada baiknya hak yang satu ini segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain. Jadi disini terlihat bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis.

Karena ada jenis HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut.

Sebagai contoh kasus batik yang dibuat oleh Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan karena batik yang datang dari luar dianggap melanggar HKI.

Di Indonesia sendiri mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak ini atau hak terkait telah dialihkan.

Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun hak atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24-26 UUHC.

Pencipta bisa menuntut sebab hukum Indonesia melindungi apa yang disebut sebagai hak moral. Hak moral merupakan kekayaan pribadi yang dipunyai oleh pengarang/pencipta dari materi hak cipta dan ada secara terpisah dari hak-hak lainnya yang telah dijual/dilisensikan oleh pemilik hak tersebut kepada orang lain.

Terdapat dua jenis utama hak-hak moral (Pasal 24), yaitu :

1. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari pengarang untuk dipublikasikan sebagai pengarang atas karyanya, untuk mencegah orang lain mengaku sebagai pengarang karya tersebut, atau untuk mencegah orang lain menghubungkan kepengarangan kepada orang lain; dan

2. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lainnya atau tindakan-tindakan yang bisa menurunkan kualitas.

3. Bahkan, kalau pemegang hak cipta atau ahli warisnya memberi atau melisensikan hak ciptanya kepada orang lain, pemegang hak cipta asli dapat menuntut kalau namanya, judul atau isi karya diubah tanpa izinnya.

Oleh karena itu, keuntungan yang dapat diperoleh seorang pemilik hak yaitu:

1. Hak untuk memproduksi ulang karya; hal ini merupakan hak dasar dari pemegang hak. Pemegang hak tersebut berhak menyalin karyanya dalam bentuk apapun misal dengan memfotokopi, mengetik, menyalin dengan tangan, memindai ke dalam komputer atau membuat rekaman).

2. Hak untuk mempublikasikan; pemegang hak atas karya sastra, drama, musik dan karya artistik mempunyai hak untuk mempublikasikannya untuk pertama kalinya.

3. Hak untuk mempertunjukkan karya di depan umum; pemilik hak di bidang sastra, drama, dan musik mempunyai hak untuk mempertunjukkan karyanya di depan umum. Pemilik hak di bidang rekaman suara mempunyai hak untuk memperdengarkannya di depan umum.

Hal ini termasuk memainkan lagu-lagu yang dilindungi di restoran-restoran atau tempat kerja. Pemilik hak atas film mempunyai hak untuk memperlihatkan dan memperdengarkannya di depan umum.

4. Hak untuk menyiarkan karya kepada khalayak; untuk karya sastra, drama dan musik, rekaman suara dan film sinematografi, pemilik hak mempunyai hak eksklusif untuk menyiarkan karyanya.

Hak untuk membuat adaptasi: pemilik dari hak atas karya sastra, drama atau musik mempunyai hak untuk membuat adaptasi atas karyanya (contoh : terjemahan, dramatisasi).

5. Hak untuk menyewakan karyanya; pemilik hak atas program komputer dan karya sinemagrafis memiliki hak untuk mengontrol penyewaan yang bersifat komersial atas karyanya.

6. Hak untuk mengimpor/mengekspor karyanya; pemilik hak biasanya mengontrol pengimporan dan pengeksporan karyanya untuk kepentingan komersial.

7. Pemilik hak boleh menjual atau memberikan lisensi satu atau semua haknya.

hak cipta terdaftar

Bagaimana Cara Mendaftarkan Hak Cipta

Cara mendaftarkannya bisa melalui tiga cara yaitu:

1. Melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) yang berada di masing-masing ibu kota provinsi. Bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Tengah Anda bisa datang ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Kota Semarang.

2. Anda bisa mengurusnya secara online dengan mengakses laman dgip. Laman tersebut terhubung langsung dengan Dirjen HKI pusat .

3. Bisa menggunakan jasa Konsultan HKI. Cara terakhir ini merupakan cara yang paling praktis namun efektif dan efisien karena lebih menghemat waktu dan tenaga tentunya.

hak cipta pendaftaran

Seiring dengan perkembangan teknologi pendaftaran hak ini pun bisa dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi tersebut berupa sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yang mudah dijangkau kapan dan di mana saja.

Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran Hak Cipta:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak

3. Judul ciptaan

4. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali

5. Uraian singkat ciptaan

6. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut

• Buku dan karya tulis lainnya dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik

• Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto oleh ahli warisnya

• Program computer software dua buah CD disertai dengan uraian ciptaannya

• Lagu 10 buah berupa notasi dan atau syair

• Drama 2 buah naskah tertulis atau rekamannya

• Tari (koreografi) 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya

• Pewayangan 2 buah naskah tertulis atau rekamannya

• Pantomim 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya

• Karya pertunjukan ; dua buah rekamannya

• Karya siaran; 2 buah rekamannya

• Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi dan gambar, masing-masing 10 lembar berupa foto

• Arsitektur 1 buah gambar arsitektur

• Peta ; 1 buah

• Fotografi 10 lembar

• Sinematografi 2 buah rekamannya

• Terjemahan dua buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak

• Tafsir, saduran dan bunga rampai dua buah naskah

Sedangkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebagai berikut:

1. Atas Nama Perusahaan

• Surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6000

• Surat pengalihan hak (dari pencipta kepada pemegang hak)

• Surat pernyataan menyatakan ciptaan tersebut adalah asli

• NPWP perusahaan

• Akta perusahaan

• Fotokopi KTP pemohon dan pencipta

• Akta perusahaan

• Contoh ciptaan

2. Atas Nama Perorangan

• Surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6000

• Surat pengadilan hak (apabila nama pencipta beda dengan nama pemegang hak) ditandatangani di atas materai 6000)

• Surat pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli)

• NPWP

• Fotokopi KTP

• Contoh ciptaan

Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas:

a. buku, pamflet, dan semua karya-karya tulis lainnya,

b. tari, koreografi,

c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,

d. seni batik,

e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks,

f. arsitektur,

g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya,

h. alat peraga,

i. peta,

j. terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai

dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pengarang meninggal. Jangka waktu hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Hak atas ciptaan:

a. program komputer,

b. sinematografi,

c. fotografi,

d. database,

e. karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Perlu dicatat bahwa hak cipta yang dipegang oleh negara atas karya-karya kebudayaan tanpa batas waktu. Namun, jika negara memegang hak cipta mewakili karya yang tidak diketahui pengarangnya dan belum diterbitkan, jangka waktu perlindungan hak tersebut dibatasi sampai 50 tahun (Pasal 31).

Karya-karya yang tidak diberikan perlindungan hak cipta:

a. pertemuan terbuka dari institusi-institusi tinggi negara,

b. hukum dan perundang-undangan,

c. pidato-pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah,

d. keputusan pengadilan dan perintah pengadilan,

e. keputusan badan arbitrasi.

hak cipta djki

Keuntungan Pendaftaran Hak Cipta Melalui Konsultan HKI

Keuntungan yang akan Anda dapatkan dengan mengurus pendaftaran melalui Konsultan HKI:

• Lebih efisien waktu dan tenaga ketika menjalani proses pendaftaran.

• Anda akan mendapatkan bantuan saran yang menyeluruh dalam proses pendaftaran.

• Anda akan mendapatkan advokasi bila suatu saat haknya mengalami permasalahan hukum.

Hubungi Patendo sekarang juga untuk mendaftarkan hak cipta Anda agar terhindar dari tindakan plagiarisme oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

hak cipta djhki

Amat pentingnya mendaftarkan hak cipta diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran berbagai pihak terutama si pencipta. Sudah seharusnya Anda memperoleh hak yang memang sepantasnya diperoleh.

Bagikan :