021 2237 9620 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

DJKI

Bingung prosedur pendaftaran Merek dagang DJKI? Dapatkan pendaftaran merek dengan biaya murah dan proses yang mudah konsultan HKI terdaftar Patendo wa 081386706312.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebuah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perlindungan HKI di Indonesia, untuk Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.

djki

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi dan Misi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Sebagai organisasi DJKI telah merumuskan tujuan dan sasaran organisai untuk mendukung keberhasilan dengan merumuskan visi atau cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar dapat hidup, antisipasif dan inovatif dalam menghadapi perubahan serta merumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

djki merek

Adapun Visi dan Misi DJKI diantaranya :

Visi

Terciptanya sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional, yang menopang pembangunan dan membantu peningkatan kesejahteraan bangsa.

Misi

1. Mengelola sistem HKI dengan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan kreatifitas.

2. Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Susunan Organisasi DJKI

Berdasarkan Peraturan Mentri Hukum dan HAM RI No. M.09-PR.07.10 tahun 2007, Dirjen HKI terdiri dari 6 (enam) Direktorat yaitu :

1. Sekertariat Direktorat Jendral

2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

3. Direktorat Paten

4. Direktorat Merek

5. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan

6. Direktorat Teknologi dan Informasi

Sekertariat Direktorat Jendral mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepada seluruh satuan organisai di lingkungan DJKI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekertariat Direktorat Jendral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, penyusunan laporan kegiatan DJKI

2. Pengelolaan unsur kepegawaian

3. Pelaksanaan unsur administrasi keuangan

4. Pengelolaan unsur perlengkapan dan rumah tangga, dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Dirjen HKI

Sekertariat Direktorat Jendral terdiri atas Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Bagian kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral HKI di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DJKI.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

3. Pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas dan substantif di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

4. Pelaksanaa bimbingan teknis dan penelusuran dalam menentukan ditolak atau didaftar atas permintaan pendaftaran.

5. Pelaksanaan pendaftaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

6. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

7. Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum. Litigasi, penegakan, penyelidikan dan penyelesaian sengketa.

8. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Direktorat Paten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di bidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DJKI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Paten menyelenggarakn fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang paten.

2. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten.

3. Pelaksanaan penerimaan permnohonan paten dan permohonan pemeriksaan substantif, pengadministrasian permohonan paten dan dokumen pemeriksaan substantif, publikasi permohonan paten, dan penyiapan bahwa pembuatan sertifikat pemberian paten, pendaftaran lisesnsi, pengakihan paten, pemantauan pemeliharaan paten, penerimaan permohonan pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas.

4. Pelaksanaan pemeriksaan administratif dan substantiuf, pengklasifikasian, penelusuran , permohonan paten dan pengambilan keputusan pemberian ataui penolakan paten dalam bidang keahlian elektro/fisika. Mekanik/teknologi umum dan kimia/farmasi, dan biologi.

5. Pemberian pertimbangan pendapat dan penegakan serta pelayanan hukum, litigasi, penyelidikan dan administrasi komisi banding paten.

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.

Direktorat Merek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di bidang merek berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DJKI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Merek menyelenggarakn fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang merek.

2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang merek.

3. Pelaksanaan penerimaan aplikasi, permnohonan indikasi geografis dan indikasi asal, pemeriksaan paersyaratan aplikasi, pengklasifikasian, pemberian kode unsur konfiguratif, perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan dan perubahan.

4. Pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan pesyaratan aplikasi, pengolahan dan pendaftyaran merek terkenal serta pemeriksaan substantif.

5. Pelaksanaan pendaftaran, sertifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak, perubahan nama atau alamat, penghapusan dan pembatalan.

6. Pelaksanaan pengumuman dan publikasi merek.

7. Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, pengawasan, penyelidikan, litigasi dan administrasi komisi banding.

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek.

Direktorat Kerja Sama Dan Pengembagan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di bidang kerja sama dan pengembagan sistem HKI berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DJKI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Kerja Sama Dan Pengembagan menyelenggarakn fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembagan sistem HKI berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi, pelatihan teknis di bidang HKI.

3. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan di bidang kerja sama dan pengembangan sistem HKI.

4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan.

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di bidang teknologi informasi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DJKI. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakn fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi.

2. Pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi.

3. Pelaksanaan pendukung sistem teknologi informasi.

4. Pelaksanaan dokumentasi HKI.

5. Pelaksanaan manajemen kontrak teknologi informasi.

6. Pelaksanaan evaluasi penggunaan teknologi informasi.

7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan Indikasi Geografis”).

djki dagang

Merek menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan penanda identitas dari sebuah produk barang/jasa yang ada dalam perdagangan. Adapun merek terbagi menjadi dau, merek dagang yang digunakan pada barang dan merek jasa, yang digunakan pada jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada produk atau barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau produkk sejenis lainnya.

Suatu merek bisa digunakan oleh siapa pun hingga merek tersebut diklaim oleh seseorang yang telah memiliki hak yang sudah didapatkan setelah melakukan daftar merek dagang melalui Dirjen HaKI. Di Indonesia sendiri pemegang atau pemilik hak atas merek yang terdaftar dilindungi dalam Dirjen HaKI.

Di Indonesia sendiri menganut prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan di Indonesia. Yang membuat siapa pun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kalinya mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu. Dan dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan tersebut.

Pendaftaran merek dagang DJKI dapat dilakukan melalui beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Langsung datang ke Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

2. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia.

3. Melaui Konsultan HKI terdaftar.

Bagi Anda yang menggeluti sebuah bisnis secara online, tahukah Anda bahwa mendaftarkan barang dagang Anda ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau bisa disebut HAKI ini sangatlah penting. Sebab jika merek dagang Anda belum terkenal di pasaran akan mempengaruhi penjualan barang Anda.

djki hak merek

Berikut beberapa tips agar tidak salah dalam mendaftarkan merek dagang:

1. Jangan menggunakan nama merek yang mirip atau sama dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

Kesalahan memilih nama merek yang sama tersebut biasanya mengakibatkan permohonan merek di tolak oleh Dirjen HKI. Ditolaknya suatu merek salah satunya karena merek dagang atau jasa memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

Kesamaan dalam pokonya yaitu kesamaan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan, persamaan bunyi ucapan atau kombinasi dari unsur-unsur yang terdapat pada merek tersebut.

2. Memilih jenis barang, jasa atau usaha yang tidak sesuai dengan kelasnya.

Salah satu penyebab ditolaknya suatu permohonan pendaftaran merek dagang DJKI karena memilih jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang yang diproduksi atau dijual.

Tidak menempatkan barang sesuai dengan kelasnya, misalnya anda mendaftarkan merek UVWX dengan jenis barang, pakaian, topi, tas, jam tangan, ikat pinggang dan tas, maka cara menulisnya, pakaian kelas 25, Ikat pinggang kelas 18, dan jam tangan kelas 14.

3. Menggunakan kata yang menjadi milik umum

Merek yang telah menjadi milik umum tidak bisa didaftarkan, baik yang berkaitan dengan barang /jasa ataupun pada keterangan yang dimohonkan pendaftarnya. Contohnya tanda tengkorak di atas tulang yang bersilah,tanda tersebut telah diketahui banyak orang sebagi tanda bahaya, tanda seperti itu adalah tanda milik umum, sehingga tidak bisa didaftarkan.

Sedangkan yang termasuk keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis atau untuk produk kopi.

4. Jangan mengabaikan surat-surat dari Dirjen HKI tentang permohonan pendaftaran merek dagang DJKI.

Setiap proses permohonan akan melewati pemeriksaan oleh Dirjen HKI, mulai dari pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, hingga pengumuman. Selama proses tersebut kemungkinan Dirjen HKI menolak merek dan mengirimkan surat usulan penolakan permohonan pendaftaran merek dagang DJKI.

Misalnya Anda mendapat surat penolakan dari Dirjen HKI, maka untuk mengajukan keberatan Anda diberikan waktu 30 hari, dengan memberikan alasan yang tepat. Kesalahan menulis alasan dan keterlambatan dalam menaggapi surat penolakan bisa jadi tidak merubah keputusan Dirjen dalam menolak merek Anda.

djki hak

Apa Fungsi Merek?

Merek bukanlah hanya sebuah nama atau identitas saja. Akan tetapi, penggunaan sebuah nama Merek akan memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi para penggunanya. Berikut beberapa fungsi dari penggunaan sebuah merek:

1. Suatu bentuk identitas atau tanda pengenal yang di sematkan kepada sebuah produk, atau jasa.

2. Sebagai alat bantu dalam memperkenalkan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat umum.

3. Berfungsi untuk mencegah tidakan atau hal-hal yang dapat merugikan pihak pemegang hak merek dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap produk atau jasa sejenis.

4. Sebagai representasi atas reputasi produknya dan penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud.

Dengan demikian, konsumen akan lebih mudah untuk mengingat suatu barang/jasa dan mengetahui barang/jasa yang diinginkannya secara spesifik. Misalnya adalah merek Samsung yang identik dengan produk-produk elektronik dan merek Aqua yang identik dengan produk air minum dalam kemasan.

Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi bagi produsen barang/jasa untuk menjajakan produk dengan merek yang telah didaftarkan tersebut.

Dengan adanya merek, produsen hanya tinggal menyebut merek produk beserta keunggulan-keunggulannya dalam iklan yang dibuatnya tersebut, tanpa harus menyebutkan identitas yang merupakan pembeda dari produk lain yang sejenis.

djki merek dagang

Mengapa Merek Harus Didaftarkan?

Walaupun terlihat sepele, merek merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual perusahan ataupun perorangan yang harus dilindungi dengan cara didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis.

Pemilik merek terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana, dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

nama toko online islami

Apa yang Harus Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan Merek Anda?

Perlu diingat bahwa tidak semua merek dapat diterima pendaftarannya. Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dua hal yang menyebabkan suatu merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan merek tersebut ditolak.

Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, alasan suatu merek tidak dapat didaftarkan adalah:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

4. Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

5. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

6. Tidak memiliki daya pembeda.

7. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan menurut Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek dapat ditolak jika:

1. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

2. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

3. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

4. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

5. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

6. Dalam hal ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

nama toko online unik

Syarat Pendaftaran Merek Dagang DJKI

Berikut syarat pendaftaran merek perusahaan maupun perorangan yang harus dipenuhi oleh pemohon pendaftaran merek dagang DJKI:

1. Menyiapkan Biodata, pengisian biodata terdiri dari nama lengkap, alamat lengkap,dan kewarganegaraan.

2. Melampirkan Contoh Merek, syarat pendaftaran yang kedua adalah melampirkan contohnya. Setiap pemohon diawajibkan untuk menyiapkan sebanyak 30 contoh yang akan di daftarkan dengan minimal ukuran 2×2 serta maksimal 9×9.

3. Menyiapkan Jenis Barang atau Jasa yang akan diberi merek, selain menyetorkan contoh merek, pemohon juga diwajibkan menyertakan barang atau jasa yang akan diberi merek untuk melengkapi syarat pendaftaran merek dagang DJKI.

4. Surat Pernyataan Kepemilikan, pemohon diwajibkan melampirkan surat pernyataan kepemilikian produk atau jasa yang akan didaftarkan.

5. Melampirkan Surat Kuasa, jika pengurusan pendaftaran merek dagang DJKI di kuasakan kepada orang lain, misalnya Konsultan HKI terdaftar.

6. Melampirkan Fotocopy Identitas, pemohon wajib melampirkan fotocopy identitas saat melakukan pengajuan permohonan.

7. Melampirkan Fotocopy NPWP. Syarat terakhir dari permohonan pendaftan merek adalah melampirkan fotocopy NPWP pada berkas permohonan. Persyaratan NPWP ini hanya dikhususkan kepada pemohon dari pemohon perusahaan, dan tidak berlaku untuk pemohon perorangan.

Memang terbilang sulit dalam mendaftarkan merek, akan tetapi merek harus didaftarkan sebelum didaftarkan dan dimiliki orang lain. Prinsip pendaftaran adalah siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek, maka merek itulah yang akan dilindungi Dirjen HKI. Bisa jadi merek yang telah anda bangun selama ini sudah didaftarkan dan dimiliki oleh kompetitor lain.

Memilih konsultan untuk membantu mendaftarkan merek adalah langkah yang tepat, karena konsultan akan membantu melakukan penelusuran merek, mendaftarkan merek hingga sertifikat diterbitkan oleh Dirjen HKI. Pilihlah Konsultan HKI yang sudah terdaftar.

Nama toko online shop yang bagus

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek Dagang DJKI

Permohonan pendaftaran merek dagang DJKI diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik. Pertama, pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi form pendaftaran merek dagang DJKI dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM.

Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilampiri dengan:

1. Label merek

Apabila merek berbentuk tiga dimensi, maka label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut. Sedangkan apabila merek tersebut berbentuk suara, maka label merek dilampirkan dalam bentuk notasi dan rekaman suara.

2. Bukti pembayaran biaya

3. Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya

4. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa

5. Bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila pemohon menggunakan hak prioritas.

Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dari pemohon.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

Perlu diingat bahwa terdapat beberapa permohonan yang wajib diajukan oleh kuasa, yaitu permohonan yang salah seorang atau lebih pemohonnya merupakan WNA dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri; dan permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah NKRI.

Kedua, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek dagang DJKI. Pengumuman ini dimuat dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama dua bulan. Dalam jangka waktu dua bulan ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pendaftaran merek dagang DJKI yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan ini dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.

Keberatan tersebut dapat disanggah oleh pemohon atau kuasanya dengan mengajukan secara tertulis salinan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Ketiga, yaitu penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek dagang DJKI yang diajukan dan lolos pemeriksaan substantif, maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat merek tersebut.

Namun, apabila pemeriksa memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebut alasannya.

Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Adapun Jika pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan pendaftaran merek dagang DJKI tersebut, Namun apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan sertifikat merek tersebut.

Apabila tanggapan dari pemohon atau kuasanya tidak dapat diterima, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan merek tersebut. Penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Nama Olshop

Apa itu Komisi Banding Merek?

Menurut Pasal 1 angka 23 UU Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek.

Komisi Banding Merek terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota.

Anggota Komisi Banding Merek berjumlah maksimal paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas 15 (lima belas) orang pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Adapun ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Salah satu di antara majelis tersebut adalah pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.

Dalam proses sidang banding, pemohon banding dan/atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding Merek. Persidangan pemeriksaan banding tersebut bersifat terbuka untuk umum.

Nama Olshop yang Bagus Untuk Semua Barang

Permohonan Banding Merek Dagang

Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding atas tidak diterimanya pendaftaran merek dagang DJKI kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan tersebut diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan secara tertulis.

Alasan tersebut bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan pendaftaran merek yang ditolak. Permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dagang DJKI ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding merek. Apabila Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Sedangkan apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Perpanjangan Merek Dagang

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek yang terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dagang DJKI yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan hukum ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Adapun permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya.

Permohonan perpanjangan ini masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan mengenai merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek; dan barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu pelindungan merek terdaftar ini kemudian dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Nama Olshop yang Bagus di Instagram

Pengalihan dan Lisensi Hak Merek Dagang

Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek tersebut dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM dengan disertai dokumen-dokumen pendukung dan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Adapun, Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak atas merek ini dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek.

Selain itu, pemilik merek terdaftar juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Menurut Pasal 1 angka 18 UU Merek dan Indikasi Geografis, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM dan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Adapun perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Perlu untuk diingat bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali apabila diperjanjikan lain.

Nama Olshop yang Bagus dan Oke

Biaya Pendaftaran Merek Dagang DJKI

Pada dasarnya, aturan mengenai pendaftaran merek memang terbilang rumit, apalagi untuk masyarakat yang awam akan hal ini. Termasuk didalamnya aturan mengenai biaya yang harus dikeluarkan saat mendaftarkan merek.

Selain mempersiapkan berkas permohonan pendaftaran merek dagang DJKI, pemohon juga harus menyertakan bukti biaya pendaftaran. Berikut harga resmi pendaftaran merek dagang, sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau selengkapnya bisa diakses melalui laman www.dgip.go.id

Biaya pengecekan merek Rp 200.000 dan biaya pendaftaran merek Rp 3.000.000.

Patendo sebagai Konsultan HKI terdaftar di Indonesia sudah melayani banyak Klien baik perorangan maupun perusahaan. Untuk mempercepat proses tidak perlu datang ke kantor, Patendo melayani pendaftaran online, mudah,cepat dan efisien. Hubungi wa 0813 8670 6312 atau email cs@patendo.com.

Dari penjelasan tersebut, apabila seorang pemohon mengajukan satu merek dan didaftarkan pada empat kelas berbeda maka pemohon akan dikenakan biaya pendaftaran untuk tiap kelasnya.

Bagikan :