021 2217 2410 0853 5122 5081
08.00 – 16.30 WIB cs@patendo.com

Hak Merek : Pengertian, Prosedur Daftar & Contoh Kasus

Hak Merek : Pengertian, prosedur pendaftaran dan pengalihan hak merek, Cara cek hak paten merek, contoh kasus dan analisisnya, UU Undang Undang hak merek. Simak penjelasannya dibawah ini.

Apa Itu Hak Merek Dagang? Pahami Definisinya.

Apa Itu Hak Merek Dagang? Pahami Definisinya.

Bagi Anda yang akan memulai atau malah sudah menjalankan bisnis sendiri, hak merek dagang adalah hal penting yang harus Anda pahami dengan baik. Sebab, hak merek dagang ini berpengaruh besar pada kelangsungan bisnis Anda. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak merek dagang, ya?

Mengenal Hak Merek Dagang

Hak merek dagang atau biasa disebut dengan hak merek saja adalah wujud perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), di mana pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa.

Dan apabila ada orang lain yang ingin menggunakan merek tersebut, mereka bisa melakukannya lewat lisensi yang disetujui oleh sang pemilik merek terdaftar.
Pada dasarnya, jika Anda punya hak merek, sebenarnya hak tersebut tidak berarti bahwa Anda memperoleh izin untuk menggunakan sendiri merek tersebut.

Tapi, dengan mendaftarkan merek dagang untuk mendapatkan hak merek, Anda memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan merek yang sama, terutama jika jenis barang/jasa yang dimiliki orang lain tersebut sama dengan jenis barang/jasa Anda.
Nah, hak merek dagang ini sudah diatur di dalam undang-undang, tepatnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya UU tersebut dibuat demi menjaga lingkungan persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, memastikan perlindungan konsumen, serta perlindungan UMKM.

Fungsi Hak Merek Dagang untuk Bisnis Anda

Fungsi Hak Merek Dagang untuk Bisnis Anda

Nah, dari rangkuman penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hak merek dagang penting untuk:

1. Mencegah penggunaan merek dagang yang sama oleh orang lain, seperti yang diatur dalam UU No.20/2016 Pasal 100 ayat 1. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa penggunaan merek terdaftar milik orang lain memiliki konsekuensi pidana penjara maksimal 5 tahun, atau denda maksimal Rp 2 miliar.

2. Menjadi bukti resmi kepemilikan eksklusif atas sebuah merek. Sebab, pendaftaran merek yang telah disetujui dan disahkan ditunjukkan lewat sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek dagang Anda sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Memberikan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, seperti yang tertuang dalam UU No. 20/2016 Pasal 35 ayat 1. Apabila diketahui ada oknum yang menggunakan merek yang sama tanpa izin Anda selaku pemegang hak merek dagang yang sah, Anda bisa mengajukan gugatan atau pengajuan penyelesaian alternatif.

Itu dia rangkuman dari ulasan singkat mengenai hak merek dagang serta fungsinya. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda dalam memahami apa itu hak merek dagang serta mengapa hak eksklusif ini penting bagi bisnis Anda, ya!

Contoh Hak Merek Simak Penjelasannya Berikut Ini!

Contoh Hak Merek Simak Penjelasannya

Hak merek dagang atau hak merek merupakan sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar selama jangka waktu tertentu. Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu berlakunya hak merek adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan bisa diperpanjang secara berkala jika masa berlakunya sudah akan habis.

Dengan memiliki hak merek, Anda sebagai pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek yang telah Anda daftarkan. Atau, Anda bisa berikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakannya, yang dilakukan lewat lisensi.

Sebagai pelaku bisnis, istilah “merek” tentu saja sudah sangat familiar di telinga Anda. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud sebagai merek, ya?

Mengacu pada UU No. 20/2016, merek merupakan tanda yang dapat disajikan secara grafis. Nah, penyajian merek ini bisa berupa angka, gambar, huruf, kata, nama, maupun susunan warna. Di samping itu, merek pun dapat ditampilkan dalam format 2D dan/atau 3D, suara, ataupun hologram.

Adanya merek ini bertujuan untuk membedakan merek satu dengan merek yang lain. Dengan demikian, tujuan utama dari hak merek ini adalah untuk menghindari kesamaan merek pada produk atau jasa yang dilakukan oleh pihak lain, apalagi tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang sah.

Contoh Hak Merek Dagang dalam Kehidupan Nyata

Masih bingung dengan apa yang dimaksud sebagai hak merek dagang? Coba simak ilustrasi singkatnya dalam contoh yang diambil dari kehidupan nyata berikut ini.
Nama Apple pasti sudah sangat familiar di telinga Anda, kan? Logonya pun sangat khas, yaitu bentuk buah apel yang terlihat sudah digigit.

Melihat logo seperti ini, siapapun – termasuk Anda – tentu langsung bisa mengenali bahwa ini adalah logo Apple.

Nah, itulah yang disebut sebagai merek, mulai dari nama sampai dengan logonya. Dan inilah yang dilindungi oleh hak merek. Dengan demikian, orang lain tidak bisa menggunakan merek tersebut untuk produk atau jasanya tanpa seizin Apple sebagai pemilik merek terdaftar yang sah.

Bagaimana, apakah Anda sudah lebih paham tentang apa itu merek, hak merek dagang, serta beberapa aspek penting terkait dengan hal ini? Semoga informasi di atas bisa bantu menambah pemahaman Anda, ya!

Perlindungan hak merek

Perlindungan Hak Merek

Pentingnya Perlindungan Hak Merek bagi Anda. Lingkungan usaha yang sudah mengalami pergeseran ke ranah digital turut andil dalam meningkatkan tingkat kompetisi perdagangan di pasar. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha, Anda jelas perlu menjaga agar produk/jasa yang Anda sediakan tidak akan meredup dan kalah dalam persaingan usaha.

Dan salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan memperoleh hak merek dagang atas produk/jasa yang Anda jual. Hak merek dagang alias hak merek ini adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HKI), di mana pemegang hak memiliki hak eksklusif.

Mengapa Hak Merek Dagang Penting?

Terkait dengan hak merek dagang, hak eksklusif yang dimaksud adalah hak untuk menggunakan merek tersebut sendiri, serta melarang orang lain untuk menggunakan merek yang sama bagi produk/jasa mereka tanpa seizin Anda sebagai pemilik merek terdaftar.

Oleh karena itu, Anda perlu mendaftarkan merek yang Anda gunakan untuk produk/jasa Anda sesegera mungkin. Karena tanpa mendaftarkannya, Anda tidak akan bisa memiliki hak merek yang eksklusif tersebut.

Lebih jauh lagi, hal ini berarti orang lain bisa dengan bebas menggunakan merek yang sama, dan bahkan mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu, sehingga mereka lah yang akan jadi pemegang merek terdaftar yang sah secara hukum.

Hak Merek Dagang Bukan Hanya untuk Usaha Besar

Dari penjelasan singkat di atas, Anda barangkali sudah bisa menangkap esensi dari pentingnya perlindungan HKI, termasuk hak merek, bagi masyarakat terutama para pelaku usaha seperti Anda. Sayangnya, rupanya hal tersebut tidak serta-merta diikuti dengan tingginya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek, lho!

Alasannya sungguh beragam, misalnya karena adanya anggapan bahwa hak merek dagang hanya berlaku untuk pelaku usaha besar. Padahal sebenarnya tidak, lho! Justru adanya perlindungan HKI ini ada untuk membantu melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekalipun.

Terlepas dari ukuran dan skala bisnisnya, segala aspek bisnis yang dimiliki UMKM juga tak kalah penting. Dan tanpa pemahaman serta kesadaran tinggi terhadap perlindungan HKI, sebenarnya banyak pelaku UMKM yang tidak sadar bahwa mereka pernah menjadi “korban” pencurian karya intelektual dengan dampak seperti merek usaha ditiru pelaku usaha lain, karya sendiri diadaptasi dan diplagiat oleh orang lain, inovasi yang dilakukan diakui sebagai ciptaan oknum lain, dan sebagainya.

Perlindungan hak merek sendiri sudah diakui dan diatur dengan jelas di dalam undang-undang, atau lebih tepatnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain menjabarkan dengan jelas perlindungan hak merek, UU tersebut juga menjelaskan konsekuensi pelanggaran hak merek yang dapat diterima oleh pelaku.

Merek sendiri berfungsi sebagai pembeda dan diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Dengan demikian, merek bisa Anda sebut juga sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk/jasa Anda dengan produk/jasa kompetitor. Jadi, konsumen tahu mana yang merupakan produk/jasa Anda, dan mana yang merupakan milik kompetitor.

Daftarkan Hak Merek Dagang Anda untuk Hadapi Persaingan Usaha

Apabila Anda ingin produk/jasa Anda unggul dalam persaingan usaha, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah dengan memastikan bahwa hak merek sebagai tanda pengenalnya sudah Anda daftarkan. Jadi, merek tersebut akan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk Anda gunakan sendiri secara eksklusif selaku pemilik merek terdaftar.

Lalu, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda adalah pemilik merek terdaftar dengan hak eksklusif tersebut? Hal tersebut dibuktikan lewat sertifikat yang akan Anda terima setelah proses pendaftaran Anda selesai dan disetujui. Hak merek dagang ini berlaku selama 10 tahun, dan bisa Anda perpanjang untuk 10 tahun berikut tanpa ada batasan berapa kali Anda bisa ajukan perpanjangan.

Pelanggaran hak merek

Pelanggaran Hak Merek

Ada Pelanggaran Hak Merek, Apa Solusinya? Dalam sebuah bisnis, merek memegang peran penting. Pasalnya, sebagaimana nama Anda untuk membedakan Anda dari orang lain, merek membedakan produk Anda dari produk kompetitor.

Oleh karena itu, Anda perlu mendaftarkan merek Anda guna mendapatkan hak merek dagang yang eksklusif, yang berarti orang lain tidak bisa menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa izin Anda selaku pemilik merek yang sah.

Meski demikian, Anda barangkali menemukan ada kasus di mana merek terdaftar tetap digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik merek yang sah. Hal ini berarti telah terjadi pelanggaran hak merek, yang tentu bisa merugikan Anda. Sebab, jika pelaku pencurian atau pembajakan merek tersebut rupanya membuat citra merek Anda jadi buruk, tentu hal ini akan berdampak negatif pada usaha Anda, kan?

Lalu, bagaimana jika Anda menemukan kasus bahwa merek Anda ditiru atau dibajak orang lain tanpa izin maupun lisensi? Untuk menyelesaikan hal ini, Anda sebagai pemilik merek terdaftar bisa melakukan 3 hal: gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan Perdata

Mengacu pada Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau disingkat UU Merek, pemilik merek terdaftar bisa mengajukan gugatan kepada pihak lain yang telah menggunakan merek tanpa hak atau tanpa izin di Pengadilan Niaga. Dalam gugatan tersebut, Anda bisa mengajukan tuntutan ganti rugi atau permintaan agar kegiatan bisnis pelanggar merek dihentikan.

Langkah tersebut bisa dilakukan apabila pelanggar merek ternyata menggunakan merek yang mirip atau bahkan sama persis, serta menggunakannya untuk produk sejenis atau pada kelas yang sama. Gugatan ini bisa dilakukan tak hanya oleh pemilik merek terdaftar, tapi juga pemilik merek terkenal yang mereknya belum terdaftar.

Pengaduan Pidana

Apabila terjadi pelanggaran hak merek atas merek yang telah Anda daftarkan, solusi lain yang bisa Anda tempuh adalah jalur pidana. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek adalah delik aduan berdasarkan UU Merek Pasal 103. Artinya, tanpa adanya aduan dari Anda sebagai pemilik merek, penegak hukum tidak akan menindak pelanggaran merek.

Berdasarkan UU Merek Pasal 100, pelanggaran merek yang terjadi sama persis serta merupakan jenis sama dapat mengakibatkan pelakunya di penjara paling lama selama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sementara bagi pelanggar merek yang barang atau produknya mirip diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun, dan denda paling banyak Rp 2 miliar.
Tak hanya itu saja, ada juga ancaman pidana yang lebih berat apabila pelaku pelanggaran merek menyebabkan masalah kesehatan, lingkungan, sampai kematian lewat barangnya. Dalam kasus ini, hukuman bagi pelanggar merek adalah pidana penjara selama maksimal 10 tahun, dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Lalu, apakah ancaman pidana hanya bisa diberikan kepada produsen yang telah melanggar merek Anda? Ternyata tidak, lho! Penjual merek tiruan, baik itu barang ataupun jasa, juga bisa dihukum penjara paling lama 1 tahun, atau denda paling banyak Rp 200 juta, berdasarkan UU Merek Pasal 102.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Cara ketiga yang dapat Anda tempuh selain lewat jalur hukum pidana maupun perdata adalah lewat alternatif penyelesaian sengketa, yang telah diatur di dalam UU Merek Pasal 93. Di sana, dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa meliputi konsiliasi, mediasi, negosiasi, maupun cara lain yang telah dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dan lewat cara ini, diharapkan solusi yang muncul akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh, Anda sebagai pemilik merek terdaftar yang sah dapat menawarkan penggunaan merek Anda lewat lisensi kepada pelanggar merek. Dengan negosiasi, Anda dan pelanggar merek dapat bersama-sama mencapai kesepakatan.

Hanya saja, apabila langkah yang satu ini ternyata tidak membuahkan hasil dan malah berujung pada jalan buntu, Anda sebagai pemilik merek terdaftar bisa meneruskan ke jalur perdata maupun pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar merek, serta memulihkan kerugian yang Anda alami sebagai pemilik merek terdaftar yang sah.

Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Hak Merek

Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Hak Merek

Bagi Anda yang sudah tahu dan paham pentingnya mendaftarkan hak merek dagang, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk mendaftarkan merek dagang Anda. Artinya, jangan tunda-tunda prosesnya karena semakin lama Anda menundanya, semakin besar risiko dan kerugian karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hak merek bagi bisnis Anda.

Permohonan untuk mendaftarkan merek diajukan oleh Anda bisa melalui konsultan merek Patendo kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) secara elektronik.

1. Tahap Pertama

Anda atau kuasa harus mengisi formulir permohonan merek terlebih dahulu, dan formulir ini diisi dalam bahasa Indonesia serta ditujukan kepada Menkumham.
Di dalam formulir permohonan merek, harus terdapat tanda tangan Anda atau kuasa, serta lampiran sebagai berikut sebagai pelengkap persyaratan pendaftaran hak merek:
1. Label merek.
Untuk merek yang berbentuk 3D, label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.

2. Bukti pembayaran biaya pendaftaran merek.

3. Surat pernyataan kepemilikan merek, yang pendaftarannya Anda ajukan permohonannya lewat formulir tersebut.

4. Surat kuasa untuk permohonan yang dilakukan melalui kuasa.

5. Bukti prioritas dan terjemahan bahasa Indonesia, untuk pemohon yang menggunakan hak prioritas.

Dalam hal permohonan ternyata diajukan oleh beberapa pemohon yang bersama-sama memiliki hak atas merek yang didaftarkan tersebut, seluruh nama pemohon perlu dicantumkan. Selain itu, pilihlah salah satu alamat saja sebagai alamat pemohon di dalam formulir.

Tanda tangan yang dibubuhkan juga merupakan tanda tangan salah satu pemohon yang berhak, didampingi dengan lampiran persetujuan tertulis dari para pemohon yang diwakilkan. Harap Anda catat bahwa ada beberapa permohonan yang harus diajukan oleh kuasa, yaitu permohonan apabila:

a. Salah satu pemohon atau lebih adalah warga negara asing (WNA) dan badan hukum asing yang domisilinya ada di luar negeri, dan

b. Permohonan serta hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan pemohon dengan tempat tinggal atau kedudukan tetap yang berada di luar NKRI.

2. Tahap Kedua

Setelah proses permohonan merek telah dilengkapi dan diselesaikan, langkah berikutnya adalah menunggu pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut. Pengumuman tersebut dimuat di dalam Berita Resmi Merek yang berlangsung selama dua bulan.

Artinya, sepanjang durasi dua bulan tersebut, setiap pihak boleh secara tertulis mengajukan keberatan kepada Menkumham atas permohonan pendaftaran merek terkait dengan dikenai biaya.

Pengajuan keberatan tersebut dapat Anda lakukan apabila ada alasan yang cukup beserta bukti bahwa merek meniru mererk anda. Keberatan tersebut bisa disanggah pemohon atau kuasanya lewat salinan keberatan secara tertulis dan ditujukan kepada Menkumham dalam jangka waktu maksimal dua bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan tersebut.

3. Tahap Ketiga

Tahap berikutnya adalah penerbitan sertifikat merek, yang dilakukan apabila permohonan pendaftaran merek Anda tidak memiliki masalah serta lolos pemeriksaan substantif. Penerbitan sertifikat merek ini adalah sebagai bukti resmi bahwa merek Anda telah terdaftar secara sah.

Akan tetapi, bagaimana dengan pendaftaran yang ditolak? Dalam hal ini, Menkumham akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon maupun kuasa, beserta alasan-alasannya. Apabila pendaftaran merek Anda ditolak atau tidak bisa didaftarkan, Anda atau kuasa bisa menyampaikan tanggapan tertulis maksimal 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Menkumham tersebut.

Dan dalam hal ada tanggapan atas surat pemberitahuan Menkumham terkait penolakan dari Anda atau kuasa dan pemeriksa memutuskan bahwa tanggapan tersebut bisa diterima, Menkumham akan menerbitkan sertifikat merek.

Sebaliknya, jika tanggapan yang Anda atau kuasa kirimkan ternyata tidak bisa diterima, Menkumham sekali lagi akan menolak permohonan pendaftaran merek Anda. Dan sekali lagi, penolakan diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis, disertai dengan alasan-alasannya.

Pengalihan hak merek

Pengalihan Hak Merek

Apa Itu Pengalihan Hak Merek dan Bedanya dengan Lisensi?
Dalam hal hak merek, ada yang disebut sebagai pengalihan hak merek serta pemberian hak merek berdasarkan lisensi. Nah, apa yang membedakan keduanya, ya?

Pertama, Anda perlu ketahui terlebih dahulu bahwa merek yang sudah didaftarkan atas nama seseorang (misalnya Anda), ternyata bisa dialihkan ke pihak lain. Dan pengalihan hak merek ini berbeda dengan lisensi.

Dalam pengalihan hak merek, artinya pemilik merek melepaskan haknya tersebut kepada pihak lain. Sementara itu, lisensi tidak termasuk di dalam pengalihan hak merek. Untuk lebih jelasnya, simak ulasannya berikut ini dan selamat membaca!

Perbedaan Pengalihan Hak Merek dan Lisensi

Perbedaan Pengalihan Hak Merek dan Lisensi

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar bisa beralih maupun diajukan karena adanya:

a. Pewarisan;

b. Wasiat;

c. Wakaf;

d. Hibah;

e. Perjanjian; atau

f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti perubahan kepemilikan merek karena terjadinya pembubaran badan hukum, merger, akuisisi atau restrukturisasi.

Nah, dari poin-poin di atas, bisa Anda langsung tarik kesimpulan bahwa lisensi bukanlah bagian dari pengalihan hak merek. Lantas, apa yang dimaksud dengan lisensi, ya?

Lisensi merupakan izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada orang lain untuk menggunakan merek terdaftar, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila dirangkum, perbedaan dari pengalihan hak merek dan lisensi adalah sebagai berikut:

• Pengalihan hak merek dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain menyebabkan perpindahan seluruh hak atas merek tersebut dari pemilik kepada pihak lain. Dengan begitu, pemilik merek pun kehilangan hak atas merek yang dimaksud.

• Lisensi yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain menyebabkan izin kepada pihak lain untuk menggunakan sebagian atau seluruh hak atas merek tersebut. Akan tetapi, pemilik merek tetap bisa menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan lisensi ke pihak ketiga untuk juga menggunakan merek yang dimaksud.

Artinya, hak merek tidak mengalami perpindahan dari pemilik merek terdaftar.
Lebih lengkap lagi, berikut adalah beberapa poin penting mengenai perbedaan antara pengalihan hak merek dan lisensi yang juga wajib Anda ketahui:

• Pengalihan hak merek bisa terjadi karena beberapa peristiwa hukum. Contohnya hibah, perjanjian, pewarisan, maupun sebab-sebab lain yang diperbolehkan UU yang berlaku.  Sedangkan dalam lisensi, pemberian lisensi hanya bisa dilakukan lewat adanya perjanjian.

• Dalam hal pengalihan hak merek, pihak yang menerima pengalihan diperbolehkan untuk menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak merek tersebut. Sedangkan penerima lisensi hanya bisa mempergunakan hak-hak yang telah dilisensikan kepadanya saja, yang bisa berupa sebagian maupun seluruh hak.

• Pengalihan hak merek terdaftar oleh pemilik dengan lebih dari satu merek terdaftar yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhan (barang dan/atau jasa sejenis) hanya bisa dilakukan apabila semua merek terdaftar tersebut juga dialihkan ke pihak yang sama.

Sementara itu, dalam hal lisensi, pemilik merek terdaftar memberikan lisensi kepada pihak lain untuk sebagian maupun keseluruhan jenis barang dan/atau jasa, dan pemberian lisensi tidak harus dilakukan kepada pihak yang sama.

• Pengalihan hak merek boleh dilakukan saat proses permohonan pendaftaran merek. Sedangkan dalam lisensi tidak terdapat aturan yang demikian.

• Baik pengalihan hak merek maupun lisensi harus dilaporkan (dicatatkan) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta dikenai biaya tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016.

Syarat Pengalihan Hak Merek

Syarat dan Cara Pengalihan Hak Merek

Apabila Anda merupakan seorang pemilik merek terdaftar yang ingin mengalihkan hak merek, ada persyaratan yang harus Anda ikuti. Persyaratan untuk pengalihan hak merek adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu identitas dua belah pihak.

2. Fotokopi akta perseroan dan perubahannya bagi pihak badan hukum.

3. Bukti pengalihan, yang bisa berupa:

a. Akta hibah;

b. Akta wakaf;

c. Akta perjanjian seperti perjanjian jual-beli dan perjanjian penyerahan hak merek;

d. Surat penetapan waris;

e. Surat wasiat; atau

f. Bukti lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bukti pengalihan boleh berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisir pejabat berwenang.

4. Surat pernyataan penggunaan merek yang dibuat dan ditandatangani penerima hak merek dan bermaterai.

5. Surat kuasa khusus bermaterai.

6. Fotokopi sertifikat merek.

Sedangkan untuk dokumen pengalihan hak merek yang masih berbahasa asing, seluruh dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah yang resmi.

UU atau undang-undang hak merek

Undang-Undang atau UU Hak Merek

Dasar hukum hak merek adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 1997 mengenai Merek.

2. UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4. UU Nomor 20 Tahun 2016 membahas tentang Hak atas Merek dan Indikasi Geografis.

Selain merek, ada salah satu kekayaan intelektual yang juga dilindungi keberadaannya yaitu rahasia dagang. Apa perbedaan hak atas merek dan rahasia dagang? Berikut ini penjelasannya.

Hak atas merek merupakan hak secara eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Rahasia dagang ialah informasi perdagangan yang hanya diketahui oleh pemilik rahasia dagang. Hal tersebut memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat untuk suatu bisnis dan dijaga kerahasiaanya.

Di samping memiliki perbedaan, dua kekayaan intelektual ini juga memiliki persamaan. Persamaan hak atas merek dan rahasia dagang yakni mendapatkan perlindungan hak yang sama dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Contoh kasus pelanggaran hak merek terbaru dan analisisnya

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Merek Terbaru dan Analisisnya

Saat ini banyak contoh kasus hak merek terbaru yang terjadi di Indonesia. Simak penjelasan tentang makalah hak atas merek beserta contohnya berikut ini.

Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual untuk menciptakan produk sendiri supaya dikenal oleh orang lain bahwa produk tersebut memiliki hak kepemilikan barang dan diproduksi oleh seseorang.

Akan tetapi, zaman sekarang banyak sekali kasus mengenai pelanggaran hak atas merek. Berikut ini kami sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus pelanggaran hak merek dan analisisnya yang ada di Indonesia:

1. Kasus pelanggaran merek dagang oleh artis terkenal Indonesia

Kasus yang sedang tren saat ini adalah kasus tentang pelanggaran hak merk yang menimpa Ruben Onsu.
Hal ini bermula ketika Ruben Onsu ingin menpatenkan nama produk makanannya di Direktorat Jenderal HKI, namun pernyataan Ruben ditolak karena sudah ada nama Bensu yang terdaftar.

Nama yang dipatenkan dan telah digunakan oleh Jessy Handalim pada tahun 2015 lalu untuk usahanya itu bernama Bengkel Susu atau Bensu. Oleh karena itu, Ruben menggugat Jessy Handalim atas penggunaan nama Bensu tersebut.

2. Pelanggaran hak merk dan pemalsuan pakaian

Selanjutnya, penjelasan mengenai contoh lain kasus pelanggaran hak merek dan penyelesaiannya. Seorang pengusaha pakaian bernama Veronica menemukan merek produk pakaian di toko lain yang menggunakan nama sama dengan merek produknya, mulai dari merek, nomor izin dan lain sebagainya.

Pakaian tidur merek Hoki & Sheila yang mirip tersebut sangat tidak terlihat perbedaannya jika dilihat dari kejauhan. Hal tersebut mengakibatkan Veronica mengalami kerugian mencapai Rp.7 miliar.

Veronica melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atas tuduhan pemalsuan merek. Terdakwa dipidana kurungan selama 1 tahun penjara dengan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3. Kasus merek cap kaki tiga

Kasus ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak atas merek logo cap kaki tiga yang menyerupai lambang atau mata uang isle of men. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam kasus merek.

Pihak Direktorat Jenderal HKI menolak permohonan merek cap kaki tiga, karena merek tersebut menyerupai/tiruan pada singkatan nama, bendera, lambang atau simbol nasional maupun internasional.

Penggunaan nama untuk produk merek harus berbeda dengan yang lain apalagi yang sudah terdaftar. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hak atas merek yang terjadi di Indonesia saat ini.

Banyak kasus pelanggaran tersebut disebabkan penggunaan nama sebuah bisnis atau produk. Hal tersebut termasuk dalam pelanggaran HKI meliputi hak cipta dan hak atas merek. Kami akan menjelaskan perbedaan hak cipta paten dan hak merek berikut ini.

Hak cipta adalah hak yang diberikan pada pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya seperti lagu, buku, novel dll.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan pada pemilik merek untuk menggunakan merek barang/jasa yang sesuai dengan kelas dan jenis masing-masing.

Contoh hak merek

Contoh Hak Merek

Pemahaman tentang hak atas kekayaan intelektual saat ini masih sangat kurang bagi masyarakat. Oleh karena itu, Anda harus sering mencari informasi mengenai hak atas kekayaan intelektual.

Setiap orang memiliki ide kreatif yang perlu dilindungi termasuk merek. Jika Anda memiliki produk barang/jasa bermerek atas hasil ide kreatif Anda, segera daftarkan supaya tidak dibajak oleh pihak lain.

Hak atas merek pada suatu perusahaan sangat penting, karena adanya hak merk, perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dilindungi oleh negara sehingga tidak menjadi salah satu kasus hak atas merek di Indonesia.
Berikut ini kasus hak atas merek dan contohnya yaitu:

1. Merek BARBIE vs BABIE di Jakarta.

2. Kasus merek “LEVIS” dengan “REVISE”.

3. Pemalsuan Produk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta.

4. Kasus produk APPLE dengan Mac OS X Snow Leopard.

5. Merek DUNKIN’ DONUTS vs DONATS’ DONUTS di Yogyakarta.

6. Kasus sengketa merek “Warung Podjok” dengan “Warung Pojok” di Jakarta.

7. Merek TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.

8. Kasus kesamaan lambang “Cap Kaki Tiga” dengan lambang negara “Isle of Man”.

9. Kasus sengketa merek produsen mobil “Lexus” dengan produsen helm bermerek “Lexus”.

Penjelasan di atas merupakan contoh produk hak atas merek di Indonesia yang pernah menjadi sengketa.
Selain kasus hak merk di Indonesia, ada juga merek atau brand Indonesia yang disangka produk luar negeri. Berikut ini beberapa produk yang dikira merk luar negeri, yaitu:

Bagteria

GT Radial

The Executive

Edward Forrer

Polygon

Buccheri

Essenza

J.CO Donuts and Coffee

Terry Palmer

Lea Jeans

Manfaat hak merek

Manfaat Hak Merek

Beberapa manfaat hak atas merek dan perlindungan merek, meliputi:

1. Jaminan perlindungan hukum.

2. Menambah kepercayaan konsumen.

3. Memberikan keuntungan tambahan.

4. Sebagai aset perusahaan.

5. Mengurangi plagiarisme.

Penghapusan Hak Merek

Kemenkumham memiliki wewenang untuk menghapus merek, jika:

1. Ada kesamaan/kemiripan dengan budaya tradisional, nama/logo yang merupakan tradisi turun menurun.

2. Memiliki kesamaan pokok dengan indikasi geografis.

3. Bertentangan dengan uu, agama, moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jika merk tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak terdaftar hingga pemakaian terakhir, maka merk tersebut akan dihapus. Penghapusan merk tidak akan terjadi jika adanya:

1. Larangan yang berkaitan dengan perizinan untuk peredaran barang yang menggunakan merek. Keputusan ada di pihak yang memiliki wewenang yang bersifat sementara.

2. Larangan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

3. Larangan impor.

Perlindungan Terhadap Hak Merek Terkenal

Banyak perusahaan yang memanfaatkan merek terkenal yang bertujuan untuk dapat memudahkan penjualan produknya, selain itu mereka tidak perlu susah payah mepatenkan merek ke Dirjen HKI.

Padahal hal tersebut termasuk dalam tindak plagiarisme yang jelas melanggar undang-undang tentang merek.

Mereka hanya meniru/membajak produk orang lain untuk memasarkan produknya. Biasanya sudah ada agen khusus yang siap untuk menerima produk tiruan atau plagiat tersebut.

Dalam aspek hukum, perlindungan diperuntukkan bagi merek, pemilik merek, pemegang merek dan masyarakat.

Masyarakat adalah sebagai konsumen, mereka harus lebih memperhatikan dalam penggunaan merek supaya tidak terperdaya pada merek palsu yang biasanya berkualitas rendah.

Perlindungan merek terkenal meliputi jenis barang dan jasa. Munculnya plagiarisme merek terkenal merupakan tindakan tidak baik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan plagiat tersebut untuk memperoleh keuntungan besar dengan mendompleng ketenaran merek terkenal milik orang lain.

Untuk dapat menghindari praktik tidak jujur oleh pihak lain, pemerintah/negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek, pemegang merek dan konsumen sebagai pengguna.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik, maka merek tersebut akan aman. Persoalan perlindungan hukum untuk pemilik merek yang terkenal tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja.

Tetapi hal tersebut perlu dilihat dari aspek lain seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya yang terdapat pada masyarakat. Dari segi ekonomi jelas sangat merugikan pemilik merek asli.

Produk tiruan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang jauh di bawah merek aslinya. Hal ini membuat penjualan produk asli menurun drastis.

Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dianggap sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik dan mendapat hukuman pidana.

Agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa seperti yang sudah disampaikan di atas, ada baiknya Anda sebagai pemilik merek segera mematenkan mereknya supaya tidak ditiru oleh orang lain.

Cara Cek Hak Merek Secara Online

Cara Cek Hak Merek Secara Online

Cara cek hak paten merek bisa kita lakukan secara online. Mengecek hak paten merek harus kita lakukan sebelum kita mendaftarkan hak paten merek. Kenapa demikian?

Pentingnya Melakukan Cek Hak Paten Merek
Kita harus mengecek apakah merek yang akan kita daftarkan nanti sudah terdaftar lebih dahulu atau belum. Pengecekan merek bertujuan untuk menghindari pendaftaran merek yang sama dengan pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar, sehingga dapat mencegah adanya plagiasi.

Jika kita mengajukan permohonan hak merek tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, bisa saja merek yang kita daftarkan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Maka sudah pasti Ditjen KI akan menolak permohonan hak merek yang kita ajukan.

Kalau sudah begini kita harus membuat merek yang baru dan mengajukan permohonan pendaftaran hak merek kembali. Hal ini berarti kita juga harus mengeluarkan uang lagi untuk biaya pendaftaran merek baru yang jumlahnya tidaklah sedikit.

Cek Hak Merek Melalui Konsultan HKI

Bagi anda pelaku bisnis dapat melakukan pengecekan secara tepat, kamu bisa menggunakan jasa Konsultan HKI Patendo, silahkan hubungi kami segera.

Konsultan HKI adalah orang yang ahli di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus menyediakan jasa membantu dalam mengajukan dan mengurus permohonan HKI.

Manfaat mendaftarkan hak merek

Manfaat Mendaftarkan Hak Merek

Mengajukan permohonan hak paten atas merek adalah hal yang penting untuk menghindari resiko-resiko dagang yang merugikan. Ketika telah mendapatkan hak paten merek secara sah, maka pemilik akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Mendapatkan Kekuatan Hukum

Sebuah pihak yang telah mendaftarkan mereknya di Kemenkumham akan mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena hal tersebut telah diatur dalam UU yang disahkan langsung oleh Presiden, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menggunakan merek tanpa izin dan hak, maka pemilik merek berhak menuntut.

2. Meminimalisir Risiko Plagiarisme

Dalam dunia bisnis atau dagang, selalu ada yang namanya kompetitor. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa merek yang dimiliki oleh suatu pihak akan digunakan oleh kompetitor lain untuk memperoleh keuntungan sepihak. Namun, risiko itu dapat dihindari apabila merek yang dimiliki oleh pihak tersebut telah terdaftar.

Cara Mengurus Hak Merek Melalui Konsultan HKI Patendo

Cara Mengurus Hak Merek Melalui Konsultan HKI Patendo

Banyak yang menanyakan terkait dengan cara mengurus hak paten merek dagang melalui konsultan HKI Patendo. Dengan adanya hak merek, jaminan terhadap kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan pun lebih baik. Selain itu juga akan lebih mudah untuk menunjukkan asal produk barang maupun jasa yang diproduksi. Lalu bagaimana cara mengurus hak merek melalui konsultan hki Patendo ?

Persyaratan Cara Mengurus Hak Paten Merek Dagang Melalui Konsultan
Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengajukan permohonan pendaftaran merek.
Pertama, Ada formulir yang perlu diisi antara lain adalah sebagai berikut:

• Waktu permohonan diajukan (tanggal-bulan-tahun);

• Nama sesuai KTP, kewarganegaraan, dan alamat lengkap;

• Nama kuasa dan alamat lengkapnya;

• Warna pada merek (jika ada unsur warna);

Kedua, menyiapkan berkas-berkas yang diwajibkan. Bersamaan dengan surat permohonan pendaftaran, pemohon wajib untuk melampirkan beberapa berkas sebagai berikut.

• Legalisir fotocopy kartu identitas;

• Fotocopy akta pendirian yang disahkan notaris;

• Surat kuasa;

• Bukti pembayaran dari pemohon;

• Etiket / gambar logo;

• Surat pernyataan bahwa diajukan oleh pemilik.

Beberapa Contoh Kasus Hak Paten Merek di Indonesia

Beberapa Contoh Kasus Hak Paten Merek di Indonesia

Contoh kasus hak paten merek di Indonesia beragam, mulai dari bisnis kuliner, properti, furniture, dan masih banyak lagi. Persaingan menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus hak paten untuk merebut mangsa pasar.

Contoh kasus hak paten merek geprek bensu

Artis terkenal Ibukota, Ruben Onsu sempat mengalami kasus perebutan hak paten atas merek Geprek Bensu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Pemakaian nama “Bensu” telah terlebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono pada April tahun 2017.

Di tahun yang sama, Agustus 2017, Ruben Onsu yang sempat ditunjuk sebagai duta promosi PT Ayam Geprek Benny Sujono mendirikan bisnis ayam gepreknya sendiri bernama Geprek Bensu.

Saat mendaftarkan nama Bensu dan mengajukan gugatan, majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menolak permintaan Ruben dengan alasan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dulu didirikan. Akibatnya, Ruben Onsu tidak bisa lagi menggunakan nama “Bensu” pada bisnis ayam gepreknya.

Kasus hak paten merek Toyota Lexus

Toyota sempat terlibat dalam sengketa merek dengan pengusaha lokal bernama Budi. Seperti yang diketahui bahwa konsumen lebih mengenal “Lexus” adalah milik Brand Toyota, akan tetapi nama tersebut juga digunakan oleh Budi.

Namun, gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Toyota karena Majelis memiliki pandangan bahwa merek yang digunakan oleh Budi bertujuan untuk membonceng ketenaran Brand Toyota. Brand Toyota sendiri telah dikenal tidak hanya di Indonesia, namun telah dikenal di berbagai negara, seperti Jepang dan Australia.

Kasus sengketa DC Comics VS Wafer Superman

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah, DC Comics yang merupakan pencetus tokoh hero berasal dari luar negeri hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2017 lalu, namun pengajuan tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Penolakan tersebut dikarenakan PT Marxing Farm Makmur telah mendaftarkan merek Wafer Superman sejak Tahun 1993. Tuntutan tersebut akhirnya berlanjut ke Kasasi Mahkamah Agung dan hasil gugatan ditolak karena dinilai pihak penerima kuasa telah bertindak melebihi wewenang yang diberikan pihak DC Comics.
Kami Konsultan HKI Terdaftar Patendo Siap Membantu Dalam Perlindungan Hak Merek Nama Usaha Anda.

Bagikan :